Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MARET 2020
P. 24
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." Implikasinya adalah terdapat
kelonggaran yang luar biasa bagi pelaku pelanggaran baku mutu lingkungan hidup,
bahkan ketentuan tersebut cenderung lebih pragmatis dan tidak memberikan efek
jera bagi pelaku.
Sudah seharusnya sanksi pidana merupakan yang utama diterakan (primum
remidium) bagi pelaku pelanggar baku mutu lingkungan hidup sebagaimana asas
keserasian dan keseimbangan dalam UU PPLH.
Ketiga, dihapusnya hak publik untuk melakukan gugatan administratif melalui
pengujian terhadap izin lingkungan dan/atau izin usaha melalui Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) pada Pasal 93 UU PPLH. Sebagaimana diketahui, bunyi Pasal
93 UU PPLH yaitu "Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan
tata usaha negara".
Gugatan tersebut menurut ketentuan dalam UU PPLH dapat dilakukan apabila badan
atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau
kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal, badan
atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang
wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL, dan/atau badan
atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan
yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
Namun di dalam RUU Cipta Kerja ketentuan Pasal 93 UU PPLH dihapuskan. Hal ini
tentunya bertentangan dengan asas partisipatif yang terdapat dalam UU PPLH, serta
menghilangkan peran masyarakat dalam ikut serta melindungi lingkungan hidup.
Keempat, tidak memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 170
ayat (1), (2) dan (3) secara jelas menjelaskan bahwa "Dalam rangka percepatan
pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah
ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-
Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini." Lebih lanjut diterangkan pula
bahwa "Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah." Implikasi dari ketentuan tersebut adalah melanggar
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang secara tegas termaktub bahwa Peraturan
Pemerintah (PP) berada di bawah undang-undang. Dengan demikian PP tidak dapat
membatalkan ataupun mengubah ketentuan yang ada dalam undang-undang, sebab
PP adalah peraturan pelaksana dari undang-undang itu sendiri.
Kelima, dihilangkannya tanggung jawab kewajiban tanggung jawab terhadap
kebakaran di areal konsesi pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Awalnya Pasal 49 UU Kehutanan berbunyi
"Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di
areal kerjanya." Tetapi dalam RUU Cipta Kerja Pasal 49 UU Kehutanan diubah
menjadi "Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya
Page 23 of 121.
