Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MARET 2020

pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya." Implikasi dari
ketentuan tersebut ialah hilangnya tanggung jawab mutlak para pelaku kebakaran
hutan jika terjadi kebakaran, hal ini tentunya semakin melemahkan penegakan
hukum bagi perusak hutan.

Frasa "upaya pencegahan dan pengendalian" dalam RUU Cipta Kerja tersebut tanpa
disebutkan pun sudah menjadi tanggung jawab moral bagi setiap pemegang hak
atau izin, sehingga yang perlu diatur adalah pertanggungjawaban pidana pelaku
kerusakan hutan tersebut.

Keenam, dihilangkannya batasan konkrit terkait 1 (satu) Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk tahap kegiatan Operasi Produksi
pertambangan mineral logam dan batubara dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Awalnya
dalam UU Minerba dijelaskana bahwa "luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan
operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak
25.000 (dua puluh lima ribu) hektare." dan "luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap
kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling
banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare".

Tetapi dalam RUU Cipta Kerja ketentuan Pasal 83 huruf (c) UU Minerba diubah
menjadi "Luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi
pertambangan mineral logam dan batu bara diberikan berdasarkan hasil evaluasi
Pemerintah Pusat terhadap rencana kerja seluruh wilayah yang diusulkan oleh
pelaku usaha pertambangan khusus".

Implikasi dari ketentuan tersebut ialah terjadinya ketidakpastian hukum dalam
memberikan batasan luas 1 (satu) wilayah operasi pertambangan mineral logam
dan batubara. Bahkan cenderung membuka peluang pemberian batas kegiatan
operasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Tentunya jika hal itu
terjadi maka sangat merugikan lingkungan hidup.

Ketujuh, tidak dicantumkannya batas minimal istirahat panjang bagi pekerja/buruh
dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Awalnya bunyi dari Pasal 79 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan yaitu "Istirahat
panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh
dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja
selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan
ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam
2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6
(enam) tahun." Tetapi dalam RUU Cipta Kerja, ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf b
UU Ketenagakerjaan tidak lagi diatur secara jelas. Pasal 79 ayat (5) RUU Cipta Kerja
hanya mengatur terkait cuti panjang yang diatur melalui perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, sehingga kekuatan mengikatnya sangat
lemah dibandingkan jika diatur dalam undang-undang.

Page 24 of 121.