Page 11 - Sinar Tani Edisi 4110

A GRI W ACA N A Edisi 12 - 18 November 2025 | No. 4110 Tahun LVI 11

Penyuluh: Potongan Puzzle

Menuju Swasembada

erbitnya Instruksi Presi­ (NTP) mencapai di tahun­tahun men­ itulah, seluruh kekuatan lapangan
den (Inpres) Nomor 3 124,36. datang. akan bersatu dalam satu irama kerja.
Tahun 2025 tentang L a n g k ah C ap a i an Kini saatnya kita semua “on fire”—
Pendayagunaan Penyuluh menuju swa­ produksi nasional bergerak serentak, bahu membahu
TPertanian menjadi angin sembada pangan yang menembus mewujudkan mimpi besar bangsa:
segar bagi seluruh insan pertanian. semakin kokoh, 34,77 juta ton pada swasembada pangan yang berdaulat
Mulai dari petani, pelaku usaha, didukung oleh awal November dan berkelanjutan.
hingga pemangku kepentingan t e k n o l o g i , ini menjadi bukti Ibarat sepiring gado­gado,
di sektor pangan menyambutnya kebijakan yang nyata bahwa arah penyuluh adalah kacang yang
dengan penuh optimisme. Bagi para tepat sasaran, kebijakan sudah menyatukan seluruh unsur: petani,
penyuluh, kebijakan ini bukan sekadar serta semangat berada di jalur teknologi, kebijakan, dan pasar. Dari
regulasi, melainkan potongan puzzle petani hebat yang tepat. Tahun tangan mereka, semangat gotong
yang selama ini hilang dari kunci di seluruh Oleh: Iskandar Pasha, S.P. 2026 akan menjadi royong tumbuh, pengetahuan
swasembada pangan nasional. penjuru negeri. Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia mome n t u m menyebar, dan kemandirian pangan
Seperti yang kerap digaungkan P e m e rin t a h Kab Merangin Jambi penting: ketika menemukan wujudnya.
oleh Presiden Prabowo Subianto, juga berhasil Penyuluh Pertanian Maka tidak berlebihan jika kita
Indonesia harus mampu mencapai menurunkan Harga Eceran Tertinggi resmi berada dalam satu komando di tegaskan: “Apa pun programnya,
swasembada pangan dalam tiga (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 bawah Kementerian Pertanian. Saat penyuluhan adalah kuncinya.”
tahun. Sebuah cita­cita besar yang persen, tanpa menambah beban
diterjemahkan dengan solid oleh subsidi dari APBN. Sementara
duet Menteri Pertanian dan Wakil itu, tenaga kerja pertanian tahun
Menteri Pertanian. Dua figur ini 2025 naik menjadi 38,99 juta
ibarat dua sisi mata uang yang saling orang, me ningkat 1,80 persen
melengkapi: sang Menteri bertipe dibanding tahun sebelumnya.
visioner, sedangkan sang Wakil Tidak kalah mem bangga kan, nilai
dikenal sebagai eksekutor lapangan ekspor produk per tanian hingga
yang tangguh. Agustus 2025 me nem bus Rp507,78
Satu tahun kinerja Kementerian triliun, atau tumbuh 42,19 persen
Pertanian di bawah kepemimpinan dibandingkan 2024.
mereka mulai menampakkan hasil Namun di tengah capaian
nyata. Stok beras nasional kini gemilang ini, pekerjaan rumah masih
mencapai 4,2 juta ton—tertinggi menanti. Anomali iklim dan praktik
sepanjang sejarah Republik. Indonesia mafia pangan menjadi tantangan yang
bahkan menempati peringkat kedua harus dihadapi dengan kolaborasi
dunia dalam produksi beras, tepat lintas sektor. Kementerian Pertanian
di bawah Brasil. Serapan gabah dan bersama mitra strategis seperti Polri,
beras oleh Bulog berjalan lancar, TNI, dan PERHIPTANI harus terus
harga gabah kian berpihak kepada bergandengan tangan memastikan
petani, dan kesejahteraan petani terus semangat swasembada tidak hanya
meningkat dengan Nilai Tukar Petani bertahan di 2025, tetapi juga berlanjut

Penyuluh Balik ke Pusat Kolom

Penyuluh Pertanian ditarik sistem informasi, monitoring dan tetap lancar sekaligus menerapkan
kembali ke pusat, dalam upaya evaluasi, sedangkan unit di provinsi/ pengawasan/dukungan pusat. Di
meningkatkan kualitas penyuluh­ kabupaten sebagai mitra pelaksana sinilah perlunya MoU, Kementan­
an, agar sejalan dengan rencana lapangan. Gubernur/Bupati/Wali Kota Oleh: Memed Gunawan
strategis nasional seperti swa­ Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang memuat kewajiban daerah
sembada pangan, pertanian tetap sebagai tempat kerja fisik (fasilitas kantor, dukungan logistik, untuk mutu penyuluhan.
berkelanjutan dan hilirisasi, di­ namun secara administratif penyuluh data kebutuhan), dan kewajiban Gaji penyuluh, tunjangan dan
dukung pendanaan, pengawasan/ berstatus ASN pusat. SK teknis pusat (penggajian, pelatihan, mekanisme keuangan, sinkronisasi
evaluasi serta teknologi dan data diperlukan untuk menjelaskan peran payung hukum), dan mekanisme data riwayat gaji dari daerah ke
nasional. BPP pasca­pemindahan. Diperlukan penyelesaian masalah. BKN/Kementan, kepesertaan BPJS
Prosesnya tidak sederhana penetapan profil jabatan (job SOP operasional harus disiapkan (Kesehatan & Ketenagakerjaan)
karena harus menata kembali profile) untuk penyuluh mengenai tentang penggunaan BPP, pelaporan harus diteruskan tanpa gap.
kelembagaan di pusat dan daerah, kompetensi teknis, soft skill, tugas mingguan/bulanan, permintaan Aliran pembayaran gaji dan biaya
anggaran dan penggajian, urusan administratif, target kinerja, jenjang anggaran operasional lokal, dan operasional mekanisme pelak­
kepegawaian, penetapan tugas, karir dan tupoksi. koordinasi kegiatan darurat. saanaannya dilaksanakan melalui
pelatihan dan pendidikan penyuluh, Pengaturan itu antara lain tentang Mekanisme komunikasi menjadi sistem yang menjamin kelancaran
koordinasi daerah­pusat, dan status ASN, mekanisme mutasi/ sangat penting, Saluran koordinasi kegiatan penyuluh di lapangan.
banyak lagi. penem patan, klausul pensiun/transisi, rutin, rapat koordinasi triwulan Kita berharap, ditariknya kembali
Inpres Nomor 3 Tahun 2025 dan hak atas fasilitas (BPJS, tun­ ( p u s at­ p ro v i n s i ­ k a b u p a t e n ), penyuluh pertanian ke pusat akan
mengamanatkan pemindahan jangan, fasilitas lapangan). Termasuk dashboard kinerja online, kontak segera memberikan dampak
penyuluh ke pemerintah pusat, juga Sistem Informasi dan Basis Data, teknis/regional center di Kementan, positif bagi penyuluhan maupun
dengan deadline pelaksanaan yang menyatukan data penyuluh pejabat penghubung di Dinas penyuluhnya. Persiapannya
teknis awal tahun 2026. Pusat (NIP, lokasi kerja BPP, kapabilitas, Pertanian sebagai koordinator yang memang tidak sederhana tetapi
Penyuluhan Pertanian Nasional kinerja) dalam satu Sistem Informasi memasilitasi kebutuhan lapangan dengan dukungan dan koordinasi
berada di Kementan, bertanggung­ Penyuluhan Nasional. (tanah, lahan demo, logistik). lembaga terkait proses ini bisa
jawab dalam menetapkan fungsi, Koordinasi pusat–daerah (pro­ Mekanisme audit dan supervisi, dilaksanakan dengan baik dan
kebijakan, formasi ASN, standar tokol dan mekanisme opera sional) tim audit/monitoring gabungan teliti. Pertanian selalu akan melekat
penyuluhan, modul pelatihan, bertujuan menjaga layanan lapangan (Kementan dan perwakilan daerah) dengan penelitian dan penyuluhan.