Page 7 - Sinar Tani Edisi 4110

7
Edisi 12 - 18 November 2025 | No. 4110 Tahun LVI

Momon Rusmono

Peluang dan Tantangan

Penyuluh Pertanian

Penarikan penyuluh pertanian daerah ke pusat menjadi kebijakan yang
bersifat mandatori. Artinya, ke depan, formasi jabatan fungsional penyuluh
pertanian hanya berada di Kementerian Pertanian, bukan lagi di daerah.
Namun, perubahan struktur ini juga membawa implikasi panjang pada
sistem penyuluhan.

adalah kemampuan menerjemahkan
iantaranya penyusunan kerja, dan kompensasi dinilai lebih Penyuluh bisa lebih berperan dalam kebijakan ke bahasa lapangan.
ulang strategi dan menjanjikan. menentukan arah kebijakan, bukan “Jangan sampai penyuluh hanya jadi
kebijakan penyuluhan Kedua, peluang pengembangan hanya melaksanakan,” kata Momon. perpanjangan tangan pusat. Mereka
nasional, pembenahan profesional semakin luas, Namun, peluang selalu datang harus mampu menjahit kebijakan
k elemb a gaan termasuk pelatihan, pendidikan berpasangan dengan tantangan. agar pas dengan kondisi petani dan
Dpenyuluhan di lanjutan, seminar nasional hingga Setidaknya ada lima tantangan yang wilayah,” ujar Momon mengingatkan.
tingkat provinsi hingga kabupaten/ internasional di bidang teknis, perlu dicermati penyuluh agar tak Bila transisi berjalan mulus, sistem
kota, penumbuhan kelembagaan manajerial, maupun sosial-kultural. kaget dengan sistem baru. Pertama, penyuluhan nasional akan menjadi
petani dan kelembagaan ekonomi Ketiga, jaringan kerja penyuluh akan adaptasi organisasi. Lingkungan lebih solid dan kuat. Penyuluh
petani, serta perbaikan sarana dan melebar. “Mereka dapat berinteraksi kerja di pusat relatif lebih kompleks, yang selama ini bekerja terpisah-
pembiayaan penyuluhan. dengan kementerian/lembaga berlapis, dan cepat bergerak. Kedua, pisah di bawah pemerintah daerah
“Intinya, ini bukan hanya pusat, lembaga riset, hingga target kinerja pasti lebih tinggi akan berada dalam satu komando.
memindahkan orang, tapi organisasi internasional, sekaligus dengan tenggat lebih singkat, Koordinasi program bisa lebih
merombak sistem,” kata mantan tetap menjalin koordinasi horizontal sementara output harus lebih jelas terkonsolidasi, evaluasi kinerja lebih
Sekjen Kementerian Pertanian yang dengan pemerintah daerah dari dan terukur. terukur, dan penguatan kapasitas
juga pernah menjabat sebagai provinsi hingga desa,” katanya. Ketiga, kompetisi akan semakin bisa dilakukan seragam.
Kepala Badan Penyuluhan dan Keempat, penyuluh dapat ketat. Penyuluh harus meningkatkan Di sisi lain, daerah tetap menjadi
Pengembangan SDM Pertanian, berkontribusi langsung dalam kapasitas diri agar bisa bersaing mitra penting. Peran pemerintah
Momon Rusmono. penyusunan kebijakan strategis secara sehat. Kolaborasi pun menjadi daerah dalam memfasilitasi
Anggota Komisi Penyuluhan nasional. Ini menjadi sesuatu yang keharusan, bukan pilihan. Keempat, kelembagaan petani, penyediaan
Pertanian Nasional ini juga melihat, sebelumnya lebih banyak terjadi kemampuan komunikasi dan sarana penyuluhan, hingga
kebijakan ini tentu membawa di level pusat tanpa sentuhan koordinasi lintas pihak harus semakin sinkronisasi program daerah tetap
harapan baru. Ada lima peluang pandangan lapang. Kelima, penyuluh matang karena penyuluh akan jadi diperlukan. “Satu komando bukan
utama bagi penyuluh. Pertama, berpeluang lebih besar menjadi jembatan kebijakan pusat dengan berarti sentralistik. Justru harus
peluang karier lebih terbuka. Dengan penggerak utama program prioritas pelaksanaan di daerah. ada sinergi kuat antara pusat dan
status pusat, jenjang karier, fasilitas Kementan. “Ini kesempatan emas. Kelima, tantangan paling penting daerah,” kata Momon. Gsh/Yul

Prof. Dedi Nursyamsi penyuluhan yang sama dari Sabang

“Konsolidasi
Merauke.
sampai
Mandat Besar penyuluh sebagai “syarat mutlak”
agar
swasembada
percepatan
pangan dapat terwujud, karena
penyuluh adalah garda terdepan
Penyuluh Pertanian yang bersentuhan langsung dengan
petani,” katanya.
Setelah dialihkan ke pusat,
Dedi mengingatkan, penyuluh
Pemerintah bergerak cepat menyatukan memiliki mandat lebih besar
dalam mendukung program
komando pembangunan pertanian nasional. peningkatan produksi.
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Fokus utama tahun ini
adalah komoditas beras
Tahun 2025 tentang Percepatan Pencapaian dan jagung, dua pilar
Swasembada Pangan, seluruh penyuluh pertanian utama swasembada
pangan nasional. “Penyuluh
yang sebelumnya berada di bawah pemerintah wajib mendukung dan
provinsi dan kabupaten/kota mulai dialihkan ke mengawal program Kementerian
Pertanian, terutama yang bertujuan
Kementerian Pertanian. Kebijakan ini diyakini meningkatkan produksi untuk
menjadi penentu keberhasilan peningkatan mencapai swasembada,” tegasnya. ketergantungan dunia terhadap
sinilah
Di
penyuluh
peran
produksi pangan dalam waktu singkat. kembali penting untuk membantu impor pangan, hingga gejolak harga
global menjadi tantangan yang
petani memperoleh akses pupuk, hanya bisa dihadapi dengan sistem
antan Kepala Badan penyuluh berada dalam satu garis bantuan benih, alat produksi, hingga penyuluhan yang kuat.
Penyuluhan dan komando langsung, sehingga memperjuangkan harga gabah yang “Pengalihan penyuluh ini bukan
P en gemb an gan pelaksanaan program peningkatan menguntungkan. administratif semata. Ini konsolidasi
SDM Pertanian produksi bisa berjalan seragam dan kekuatan nasional,” tegasnya.
(BP PSDMP ) terukur di seluruh daerah. Dengan terkonsolidasinya Dedi meyakini, jika produksi terus
MK em ent er ian Dengan penyatuan kelembagaan penyuluh ke bawah Kementerian diperkuat, kesejahteraan petani
Pertanian, Prof Dedi Nursyamsi, ini, penyuluh tidak lagi terpecah di Pertanian, pemerintah berharap dijaga, dan penyuluh berada
menegaskan bahwa alih kelola bawah kewenangan daerah. Mereka sistem penyuluhan akan lebih dalam satu komando, maka target
penyuluh ke pusat bukan sekadar akan bergerak di bawah sistem solid, seragam, dan responsif swasembada bukan hanya tercapai,
perubahan struktur birokrasi. nasional yang terintegrasi dengan terhadap tantangan sektor pangan. tetapi dapat dipertahankan dalam
Langkah ini dirancang agar tenaga program, target, dan kurikulum Perubahan iklim, alih fungsi lahan, jangka panjang. Gsh/Yul