Page 5 - Sinar Tani Edisi 4110
P. 5
5
Edisi 12 - 18 November 2025 | No. 4110 Tahun LVI
Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti:
Regulasi
Penyelenggaraan
Penyuluhan
Disesuaikan
Seperti kita ketahui, Presiden Prabowo Subianto telah
menerbitkan Inpres No. 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan
Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada
Pangan. Melalui kebijakan ini, seluruh Penyuluh Pertanian
Lapangan (PPL) yang sebelumnya berada di bawah kewenangan
pemerintah daerah akan ditarik langsung ke Kementerian Pertanian.
enarikan penyuluh Untuk selanjutnya Kementan Dalam penyeleng
pertanian dari daerah juga sedang menyiapkan penye- garaan penyuluhan,
ke pusat akan dimulai lesaian administrasi kepe gawaian bagai mana pemerintah
tahun 2026. Secara seperti data kepegawaian, gaji pusat nantinya mengatur
regulasi, sudah final, dan tunjangan kinerja, metode nya, termasuk koordinasi
Ptapi dalam pelaksanaan absensi penilaian kinerja. Selain itu, dengan pemerintah
banyak hal yang perlu diantisipasi pemerintah melakukan sosialisasi daerah?
dan pemerintah siapkan. Bukan terus menerus tentang pengalihan Penyelenggaraan penyuluhan Keputusan Menteri Pendaya-
hanya soal ketenagakerjaan yang penyuluh dan hal-hal untuk pertanian nantinya akan ada gunaan Aparatur Negara dan
mana posisi penyuluh pertanian penyesuaian pelaksanaannya. Peraturan Presiden terkait urusan Reformasi Birokrasi (Kepmen-
kini menjadi ASN pusat, tapi juga konkuren tambahan bidang panRB) Nomor SKJ.13 Tahun 2024
soal penyelenggaraan penyuluhan, Kini penyuluh menjadi ASN pertanian yang akan mengatur telah mengatur secara spesifik
kemudian kelembagaan penyuluh pusat, dimana ‘rumah’ atau kewenangan penyelenggaraan Standar Kompetensi Jabatan
di daerah dan berbagai hal yang kelembagaan mereka yang penyuluhan pertanian untuk Fungsional Penyuluh Pertanian.
perlu pemerintah antisipasi. berada di daerah? pemerintah pusat, provinsi dan Ada beberapa kompetensi dan
Berikut wawancara Tabloid Kelembagaan Penyuluhan kabupaten/kota. Sedangkan untuk tugas yang harus dipenuhi untuk
Sinar Tani dengan Kepala Badan Pertanian berada di bawah koordinasi akan ada peraturan setiap jenjang jabatan fungsional
Penyuluhan dan Pengembangan koordinasi langsung BPPSDMP, yang mengatur tata hubungan penyuluh pertanian.
SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Kementerian Pertanian, dengan kerja kelembagaan penyuluhan Pertama, menetapkan standar
Widi Arsanti. tetap melibatkan Dinas Pertanian dan tata hubungan kerja penyuluh kompetensi yang dibutuhkan
Provinsi dan Kabupaten/kota, pertanian. untuk setiap jenjang jabatan
Sejauh mana persiapan sedangkan ditingkat Kecamatan Pemerintah pusat dalam hal ini, fungsional penyuluh pertanian,
pemerintah menyambut ‘tamu’ Penyuluh Pertanian tetap bertugas Kementerian Pertanian, terutama mulai dari jenjang keterampilan
penyuluh pertanian daerah di Balai Penyuluhan Pertanian BPPSDMP menyelenggarakan (Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia)
kembali ke pusat? (BPP) sebagai rumahnya Penyuluh penyuluhan pertanian secara hingga jenjang keahlian (Ahli
Pemerintah telah melakukan Pertanian. nasional dengan berkoordinasi Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya,
sosialisasi peraturan perundang- Penyuluh Pertanian sebagai dengan pemerintah daerah Ahli Utama). Kedua, mengatur
undangan, terutama Rancangan ASN pusat, tetap melayani petani (Provinsi, Kabupaten/kota, tugas-tugas pokok penyuluh
Perpres mengenai Pembagian (Poktan/Gapoktan) tanpa ber- Kecamatan dan desa/kelurahan). pertanian, yang mencakup
Kewenangan Konkuren. Selain pindah tempat, hanya berubah Pemerintah daerah tetap memiliki pelaksanaan penyuluhan,
itu, persiapan administrasi seperti dalam struktur administratif dan peran penting dalam pelaksanaan evaluasi, dan pengembangan
menyiapkan data penyuluh sistem pembinaan langsung dari dan dukungan operasional metode penyuluhan pertanian.
pertanian yang akan di alihkan, SK, pusat. penyuluhan pertanian.
Gaji, Tunjangan Kinerja, Sasaran Di masa transisi “rumah”bagi Nantinya, BPP menjadi pusat Apakah sudah ada rencana
Kinerja Pegawai/SKP, Absensi penyuluh ASN pusat akan diatur koordinasi teknis. Sementara pelatihan bagi penyuluh daerah
dan lain sebagainya. Pemerintah sebagai berikut. Penyuluh Pertanian forum koordinasi pusat dan yang kini menjadi ASN pusat?
juga telah melakukan berbagai Provinsi akan ditempatkan di UPT daerah akan menjaga sinkronisasi Pelatihan bagi penyuluh
persiapan pada aspek regulasi, Badan PPSDMP atau di BMRP. kebijakan pembangunan pertanian pertanian telah disiapkan dan
ketenagaan dan kelembagaan. Jika tidak terdapat kedua UPT agar tercipta dalam satu sistem disusun sesuai dengan program
Menyikapi kondisi tersebut, Kementan tersebut, maka akan penyuluhan pertanian nasional prioritas pembangunan pertanian.
beberapa regulasi terkait dicarikan tempat yang representatif yang terintegrasi, profesional, Dari mulai pelatihan teknis
penyelenggaraan penyuluhan untuk digunakan sebagai “rumah” dan merata hingga tingkat desa/ dan manajemen penyuluhan
pertanian dilakukan penyesuaian. penyuluh provinsi. Sedangkan, kelurahan. pertanian untuk mendukung
Termasuk, mempersiapkan Penyuluh Kabupaten/Kota akan swasembada pangan yang
rancangan Peraturan Presiden ditempatkan di BPP yang terdekat Kondisi penyuluh masing dilaksanakan melalui offline
urusan konkurensi tambahan sub dengan ibukota kabupaten/kota. masing daerah berbeda, bagai maupun online. Yul
urusan penyuluhan pertanian yang Sementara, Penyuluh Pertanian mana pemerintah menye
akan menjadi payung hukum bagi Kecamatan akan ditempatkan di ragamkan kompetensi mereka?
pemerintah pusat dan daerah. BPP Kecamatan.
