Page 11 - BAHAN AJAR MSDM ORGANISASI PUBLIK BY JANDRY P. Z RATU KADJA, SE.,M.Si

6 | Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik

(Hughes, 1994), karena tuntutan masyarakat sebagai pelanggan yang
menghendakinya. Sistem pemerintahan yang pada umumnya bersifat
sentralistis pada perspektif administrasi publik klasik ternyata tidak
dapat dipertahankan lagi dan digantikan dengan sistem pemerintahan
desentralisasi. Sistem ini dianggap mampu mengenali masalah-
masalah publik lebih dekat dan mampu menyelesaikan masalah-
masalah tersebut dengan cepat. Sistem ini juga dianggap mampu
memahami kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan pelanggan
dengan cepat dan akurat, serta dapat memenuhi dalam kurun waktu
yang cepat pula.
Pada perspektif ini orientasi dititikberatkan pada pelanggan
bukan berorientasi pada peraturan. Namun perspektif ini bukan berarti
tidak ada aturan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tetapi
aturan main yang digunakan merupakan aturan main yang fleksibel.
Fleksibilitas penggunaan aturan disebabkan oleh tuntutan pelanggan
yang selalu ingin cepat terpenuhi dan berubah-ubah.
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, berdasarkan perspektif
NPM, pemerintah (organisasi publik) bukan lagi pemain utama
melainkan berfungsi sebagai pengarah (steering). Sebagai pengarah
pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak lain (organisasi
swasta dan organisasi non pemerintah) untuk terlibat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Pelibatan pihak lain tersebut akan
mengurangi beban pemerintah yang selama ini diemban sendiri,
sehingga pemerintah dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas lain yang
tidak memungkinkan atau tidak efisien dijalankan oleh pihak lain.
Berbagai istilah yang memiliki pengertian yang sama dengan New
Public Management, adalah managerialism, market-based public
management, entrepreneurial government, governance, new theory of
public administration. Apapun namanya namun memiliki kesamaan
dalam berbagai hal, yaitu, pertama, apapun sebutan model tersebut,
yang pasti ia menunjukkan suatu perubahan dari model administrasi
negara tradisional, yang mencurahkan perhatian utama pada
pencapaian hasil dan tanggung jawab personal para manajer.
Kedua, adanya suatu perhatian yang diekspresikan pada perubahan
dari birokrasi klasik untuk membuat organisasi, personel, dan
persyaratan-persyaratan dan peraturan-peraturan pegawai yang lebih
fleksibel. Ketiga, tujuan organisasi dan personil perlu disusun dengan
jelas, yang memungkinkan diukur keberhasilannya melalui indikator-
indikator kinerja. Keempat, staf senior lebih memungkinkan
mempunyai komitmen politik terhadap pemerintah dari pada menjadi
non-partisan atau netral. Kelima, fungsi-fungsi pemerintahan lebih
memungkinkan menghadapi tes pasar, seperti pelaksanaan kontrak
pekerjaan pemerintahan, sebagaimana yang di sarankan oleh Osborne
dan Gaebler (1995) bahwa pemerintahan diharapkan “steering than
rowing”. Keenam, kecenderungannya mengarah pengurangan fungsi
pemerintahan melalui privatisasi. (Hughes, 1994; Syafri, 2012).