Page 9 - BAHAN AJAR MSDM ORGANISASI PUBLIK BY JANDRY P. Z RATU KADJA, SE.,M.Si

4 | Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik

Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Administrasi Publik
Klasik

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa suatu organisasi
dalam mencapai tujuannya ditentukan dan dipengaruhi oleh nilai yang
dianut organisasi tersebut. Nilai yang dianut oleh organisasi publik
berdasarkan perspektif administrasi publik klasik adalah nilai
efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Untuk mencapai nilai-nilai tersebut
maka proses administrasi yang berlangsung harus sesuai dengan
aturan yang telah ditetapkan sehingga setiap hasil kegiatan dapat
ditentukan dengan jelas. Demikian pula manajemen sumber daya
manusia dalam organisasi publik harus dirancang untuk memahami
dan mencapai nilai-nilai tersebut, karena sumber daya manusia
menempati posisi yang penting dalam proses pencapaian tujuan
organisasi.
Manajemen sumber daya manusia berdasarkan perspektif
administrasi publik klasik meliputi rekrutmen pegawai sampai pada
pemberhentian pegawai telah diatur sedemikian rupa untuk
mendukung proses administrasi yang berlangsung dalam organisasi
publik. Sumber daya manusia (pegawai) yang akan direkrut
berdasarkan pola rekrutmen pegawai negeri sipil yang telah ditentukan
oleh Pemerintah. Sumber daya manusia yang telah direkrut akan
mengikuti pelatihan awal (pelatihan prajabatan). Pelatihan ini
bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para calon pegawai
tentang sistem kepegawaian yang digunakan dalam organisasi publik
(birokrasi pemerintahan).
Dalam pelatihan tersebut, diharapkan setiap pegawai akan
memahami posisi dan keberadaannya dalam organisasi, tunduk pada
aturan dan loyal pada atasan. Dalam hal ini, pegawai yang berada dan
bekerja dalam birokrasi pemerintahan adalah pegawai yang siap
menuruti semua aturan organisasi dan loyal pada atasannya.
Berdasarkan perspektif ini, aturan yang ada dalam organisasi akan
dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi tersebut atau akan
dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagaimana
yang menjadi tujuan organisasi publik itu sendiri. Demikian pula,
atasan merupakan representasi dari organisasi, dengan demikian
perintah atasan harus ditaati dan dipatuhi. Oleh karena itu, organisasi
publik (birokrasi pemerintahan) memiliki sifat hirarkis yang sangat
ketat dengan aturan.
Organisasi publik menjalankan fungsi utamanya berupa
“pelayanan publik” yang selalu didasari aturan-aturan formal. Aturan
yang menjadi acuan dasar sering diterapkan secara kaku, sehingga
tidak jarang tujuan melayani sebaik-baiknya menjadi terabaikan.
Manajemen sumber daya manusia berdasarkan perspektif ini
memandang manusia sebagai mesin. Manusia (pegawai) dalam
organisasi publik harus tunduk pada sistem aturan yang ketat,
sehingga pegawai tidak diberikan keleluasaan untuk mengembangkan