Page 8 - BAHAN AJAR MSDM ORGANISASI PUBLIK BY JANDRY P. Z RATU KADJA, SE.,M.Si

Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik | 3

pengambil keputusan (pimpinan) tidak jauh dari bawahan yang
dipimpinnya. Keputusan dapat dijalankan oleh bawahan dengan cepat,
karena tidak ada perantara (jabatan antara) dengan bawahan.
Pengambilan keputusan dalam perspektif new public management
lebih berorientasi pada desentralisasi dan meminimumkan biaya. Para
administrator dan manajer/ pimpinan merupakan pengambil
keputusan di level jabatannya masing-masing. Para administrator telah
mendelegasikan kewenangan kepada para manajer/pimpinan di
bawahnya untuk mengambil keputusan. Para manajer/pimpinan
berkewenangan penuh (otonom) dalam menyelesaikan berbagai
masalah dalam lingkup tugasnya (tupoksi) dan berkewenangan penuh
dalam mengambil langkah-langkah dalam meningkatkan kinerjanya.
Penentuan langkah dalam pencapaian tujuan organisasi harus
didasarkan biaya yang minimal (cost-minimizing).
Pandangan yang lain untuk memahami perkembangan perspektif
administrasi publik dikemukakan oleh Denhardt and Denhardt (2007),
bahwa secara umum terdapat 3 perspektif administrasi publik, yaitu:
Administrasi Publik Klasik (Old Public Administration), New Public
Management, dan New Public Service. Dua perspektif administrasi
publik yang disebutkan pertama telah diuraikan di atas.
Perspektif New Public Service lebih banyak dijelaskan melalui
teori demokrasi, Oleh karena itu, pelayanan publik yang demokratis,
sebenarnya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrasi
publik dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan warga negara
(Gawthrop, 2002; Lynn, 1996). Penyelenggara pelayanan publik perlu
lebih banyak ”mendengar - listening” warga ketimbang ”mendikte -
telling” dan memberikan ”pelayanan – serving” daripada ”mengarahkan
– steering”. Warga negara dan pejabat publik diharapkan bekerja
bersama-sama untuk menentukan dan menyelesaikan masalah
bersama dalam suatu cara yang sifatnya kooperatif dan
menguntungkan kedua belah pihak (Denhardt & Denhardt, 2003).
Sehubungan dengan hal di atas, pelayanan publik yang
demokratis tidak memfokuskan diri pada bagaimana
menyelenggarakan pelayanan publik dengan efisien, tetapi lebih
mengarahkan pada bagaimana menyelenggarakannya dengan
memberikan kehidupan warga yang lebih baik untuk semua (Denhardt
& Denhardt, 2003). Penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien
merupakan penyelenggaraan yang menuntut adanya perbandingan
terbaik input dengan output. Dalam hal ini, efisiensi selalu menuntut
hasil yang terbaik dengan biaya terentu (minimal). Penyelenggaraan
pelayanan publik yang demokratis tidak dapat dituntut dengan ukuran
yang demikian, karena ia lebih banyak berorientasi pada proses, seperti
proses pelibatan warga mulai dari perumusan sampai dengan
penentuan kebijakan atau bahkan dalam implementasi sebuah
kebijakan sehingga diharapkan membawa perubahan positif terhadap
kehidupan yang lebih baik.