Page 13 - BAHAN AJAR MSDM ORGANISASI PUBLIK BY JANDRY P. Z RATU KADJA, SE.,M.Si

8 | Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik

it should be run like a democracy. ....both elected and appointed public
servants are acting on this principle and expressing renewed commitment
to such ideals as the public interest, the governance process, and
expanding democratic citizenship.”
Pelayanan publik yang demokratis dan berkeadilan sosial lebih
menekankan pada: 1) pelayanan lebih diarahkan pada warga negara
(citizen), bukan pada pelanggan (customer); 2) Seek the public interest;
3) Value citizenship over entrepreneurship; 4) think strategically;
5) recognize that accountability is not simple; 6) serve rahter than steer;
dan 7) value people, not just productivity (Denhardt & Denhardt, 2003,
Syafri, 2012).
Perbedaan utama kedua perspektif di atas adalah terutama pada
nilai yang menjadi dasar dalam pelayanan publik. Perspektif ini
memiliki nilai demokrasi dan keadilan sosial sedangkan kedua
perspektif sebelumnya memiliki efektivitas dan efisiensi serta
ekonomis. Demokrasi sebagai nilai berusaha melibatkan semua
pemangku kepentingan dalam proses penyelesaian masalah-masalah
pelayanan publik, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program
pelayanan publik yang muncul merupakan kebijakan dan program
yang disepakati bersama yang pada gilirannya menumbuhkab kedailan
sosial.
Untuk merealisasikan hal tersebut di atas, maka sistem
pelayanan publik termasuk sistem manajemen sumber daya
manusianya perlu mendapat perhatian utama terlebih dahulu. Sistem
pelayanan publik dan sistem manajemen sumber daya manusianya
lebih berorienasi kepada nilai demokrasi dan kedailan sosial.
Pengadaan dan pengembangan sumber daya manusia menekankan
pada kemampuan memahami kepentingan warga dan melibatkan
mereka dalam proses penyelesaian masalah pelayanan publik.
Program-program pengembangan sumber daya manusia aparatur
dirancang untuk melahirkan sumber daya manusia aparatur yang
memiliki kemampuan dan keterampilan melibatkan mereka dalam
proses penyelesaian masalah pelayanan publik.