Page 12 - BAHAN AJAR MSDM ORGANISASI PUBLIK BY JANDRY P. Z RATU KADJA, SE.,M.Si

Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik | 7

Paradigma manajemen publik baru (new public management)
menggantikan paradigma administrasi negara klasik yang sifatnya
rigid, hirarkis, birokratik, dan secara teori maupun praktek tidak
mampu menjawab atau mengatasi masalah-masalah yang muncul
pada era yang serba berubah. Perubahan ini bukan hanya perbaikan
(reform) atau perubahan kecil pada gaya manajemen, tetapi suatu
perubahan pada peranan pemerintah dalam masyarakat dan hubungan
antara pemerintah dengan warga negara (Hughes, 1994).
Perubahan paradigma ini menghendaki adanya kemampuan para
manajer untuk “membaca” lingkungannya dan mencoba mengelola
dengan baik, dan inilah yang disebut dengan manajer dan profesional
yang efektif (Morgan, 1986 : 11). Untuk dapat menghadapi lingkungan
organisasi pemerintahan dan dapat menjalankannya dengan efisien,
maka Osborne dan Gaebler (1995) memberikan petunjuk melalui
pendekatan “reinventing government”. Menurutnya, organisasi yang
efektif dan efisien adalah organisasi yang memiliki semangat
kewirausahaan dan dapat memberikan kesempatan para pegawainya
berkreasi. Dalam mewirausahakan birokrasi terdapat 10 prinsip, yaitu :
a) pemerintahan katalis : mengarahkan ketimbang mengayuh;
b) pemerintah milik masyarakat : memberi wewenang ketimbang
melayani; c) pemerintahan yang kompetitif : menyuntikkan persaingan
ke dalam pemberian pelayanan; d) pemerintahan yang digerakkan oleh
misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan;
e) pemerintahan yang berorientasi hasil : membiayai hasil, bukan
masukan; f) pemerintahan yang berorientasi pelanggan : memenuhi
kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi; g) pemerintahan wirausaha :
mencegah daripada mengobati; h) pemerintahan desentralisasi; dan
i) pemerintahan yang berorientasi pasar : mendongkrak perubahan
melalui pasar.

Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perspektif New
Public Service.
Perspektif new public service merupakan suatu paradigma dalam
administrasi publik yang menekankan penyelenggaraan pelayanan
publik yang demokratis dan berkeadilan sosial. Dalam hal ini,
penyelenggara pelayanan berusaha memahami kepentingan publik
(public intrest) dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kepentingan
publik yang menjadi dasar dalam dalam penyusunan berbagai program
pelayanan publik.
Perspektif ini berbeda dengan kedua pendekatan di atas,
khususnya pendekatan new public mangement yang menekankan
penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang dilakukan pada
organisasi bisnis. Dalam perspektif ini, penyelenggaraan pelayanan
publik tidak menekankan penggunaan teknik-teknik manajemen pada
organisasi bisnis, karena organisasi bisnis dan publik masing-masing
memiliki orientasi yang berbeda, sebagaimana yang dikemukakan oleh
Denhardt & Denhardt (2003), ”government shouldn’t run like a business;