Page 25 - BAHAN AJAR MSDM ORGANISASI PUBLIK BY JANDRY P. Z RATU KADJA, SE.,M.Si

20 | Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik

2. Nilai efektivitas
Nilai ini merupakan suatu nilai yang harus dicapai oleh
organisasi, baik dalam organisasi privat maupun dalam organisasi
publik. Efektivitas dapat didefenisikan sebagai pencapaian tujuan
suatu program (Thompson, dalam Perry, 1993 : 361), atau dengan
bahasa yang sering dipakai dalam organisasi privat, yaitu memenuhi
keperluan pelanggan (Bernardin dan Russel, 1993 : 14).
Berdasarkan uraian diatas, efektivitas lebih menekankan pada
pencapaian tujuan, tanpa terlalu memperhatikan aspek-aspek lainnya
yang ikut mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut, seperti biaya,
waktu, dan sebagainya. Berbeda dengan efisiensi yang sangat
mempertimbangkan masalah biaya.
Menurut Bernardin dan Kane (Dalam Bernardin dan Russel,
1993), ada enam kriteria untuk mengukur efektivitas kerja pada tingkat
individu atau agregat, yaitu : kuantitas (quantity), kualitas (quality),
biaya(cost), ketepatan waktu (timely), pengawasan (supervision), dan
dampak positif (positive impact). Atau, dapat dikatakan bahwa para
pegawai atau unit kerja yang paling efektif kalau memberikan kuantitas
dan kualitas setinggi mungkin dari pekerjaan yang menggunakan biaya
terendah dan dalam cara-cara atau kebiasaan yang tepat waktu,
dengan mengadakan pengawasan yang minim dan dengan dampak
positif yang maksimum pada teman kerja, unit-unit organisasi dan
pada klien/pelanggan.
3. Nilai keadilan social
Nilai ini penting sekali dalam organisasi publik, karena tujuan
utamanya adalah melayani masyarakat. Masyarakat yang dilayani
adalah semua masyarakat, bukan golongan tertentu saja. Organisasi
publik atau birokrasi sebenarnya harusnya netral, agar tidak melayani
kelompok-kelompok tertentu saja. Politisasi birokrasi oleh salah satu
kekuatan politik tertentu akan sulit memihak pada rakyat atau
melayani masyarakat umum. Sebagai contoh, di masa lalu semua
birokrat atau pegawai negeri otomatis menjadi anggota korpri, dan
korpri merupakan anggota atau bagian dari Golkar, sehingga ia akan
tunduk dari “titah” Golkar dan terkadang tidak memperdulikan “titah”
rakyat (dalam negara demokrasi, rakyat pemegang kekuasaan).
Dengan keadaan seperti di atas, akan sulit menerapkan “merit
system” dalam sistem kepegawaian kita, dan justru terjadi sebaliknya,
nepotisme semakin merajalela. Nepotisme dalam sistem kepegawaian
akan sulit menjadi responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan
masyarakat luas.
Salah satu dampak negatif dari sistem ini adalah mereka sebagai
pelayan masyarakat, tetapi berubah menjadi mereka yang dilayani oleh
masyarakat. Masyarakat terkadang harus “membeli haknya” kalau
ingin mendapat pelayanan yang sepantasnya oleh mereka. Istilah
“tempat basah” dan “tempat kering” menjadi sangat relevan