Page 237 - PDF Compressor

program acara keagamaan. Televisi pun dapat menjadi salah satu
alternatif cara meningkatkan amalan ibadah umat Islam di Bulan Penuh
Berkah ini.
Oleh karena itu, visi Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun
2002 yang memberikan tugas dan kewenangan berimbang pada Komisi
Penyiaran tepat sekali. Selain memiliki tugas dan kewajiban menampung,
meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik ditambah
dengan kewenangan mengawasi dan memberikan sanksi, Komisi
Penyiaran pun harus memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan
penyiaran.
Selain itu, paradigma pengawasan terhadap isi siaran yang
disajikan lembaga penyiaran harus berangkat setidaknya dari
pemahaman tiga hal. Pertama, Komisi Penyiaran harus melindungi
khalayak dari dampak buruk isi siaran yang disajikan lembaga penyiaran.
Hal itu dipandu dengan parameter ketentuan pembatasan dan larangan
yang tersurat pada UU Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan
Standar Program Siaran (P3 SPS). Keluaran dari ketiga peraturan
perundang-undangan tersebut sebagaimana tugas dan kewajiban
pertama Komisi Penyiaran, yakni menjamin masyarakat untuk
memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi
manusia.
Kata hak asasi manusia melahirkan pemahaman kedua bahwa
Komisi Penyiaran pun harus menjadikan hak informasi yang dimiliki
masyarakat tidak terlanggar. Bahkan, selain tersurat dalam UU No. 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak atas informasi juga
merupakan hak konstitusional warga Negara karena tersurat langsung
dalam Pasal 28 F UUD 1945. Hal itu ditegaskan pula dalam UU Penyiaran
bahwa KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi
aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
Ketiga, dibentuknya KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah)
juga menyuratkan amanah besar bagi perlindungan terhadap entitas
lokal. Oleh karena itu, dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga
penyiaran dan pola jaringan yang dikembangkan dengan membentuk
stasiun jaringan dan stasiun lokal. Selain itu, P3 SPS pun
mengamanahkan, lembaga penyiaran dalam sistem siaran berjaringan
(SSJ) wajib menyiarkan program lokal paling sedikit 10%. Program lokal
adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program
siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual
dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan
dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah
setempat.
235