Page 240 - PDF Compressor
P. 240

Faktanya,  berdasarkan  hasil  penelitian  Remotivi  dan  Fakultas
                     Ilmu  Komunikasi  Unpad,  siaran  10  televisi  Jakarta  bersiaran  nasional
                     sumber siarannya 48% dari Jabodetabek, 7% internasional, dan 38%  dari
                     wilayah Indonesia di luar Jabodetabek. Persentase tersebut dibagi dalam
                     33  wilayah  provinsi  yang  ada  di  Indonesia,  sehingga  rata-rata  provinsi
                     hanya  mendapatkan  ruang  pemberitaan  1,15%.  Kendati  Bogor,  Depok,
                     dan  Bekasi  merupakan  bagian  dari  Jawa  Barat,  tetapi  Jawa  Barat  juga
                     memiliki  Karawang, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Cianjur, Bandung,
                     Cimahi,   Garut,   Tasikmalaya,    Banjar,   Pangandaran,    Sumedang,
                     Majalengka,  Kuningan,  Cirebon,  dan  Indramayu,  yang  seharusnya  juga
                     mendapatkan ruang siaran yang memadai.
                            Siaran  televisi  manapun  yang  menjangkau  wilayah  Jawa  Barat
                     memiliki kewajiban untuk memberikan ruang siaran yang proporsional
                     bagi  isi  siaran  yang  berkonten  lokal  ke-Jawa  Barat-an;  mencerminkan
                     seluruh  kabupaten/kota  di  Jawa  Barat.  Pasal  68  Peraturan  Komisi
                     Penyiaran Indonesia No.2/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran
                     (SPS)  menegaskan  bahwa  program  siaran  lokal  wajib  diproduksi  dan
                     ditayangkan  dengan durasi paling sedikit 10% untuk televisi dari seluruh
                     siaran berjaringan per hari. Program siaran tersebut paling sedikit 30% di
                     antaranya wajib ditayangkan pada waktu prime time waktu setempat.
                            Jika televisi masih mempertahankan sentralistik penyiaran, tentu
                     amanah  SPS  tersebut  tidak  mungkin  terpenuhi  karena  setiap  provinsi
                     harus dipenuhi minimal 10%, sehingga dengan 34 provinsi di Indonesia,
                     lembaga  penyiaran  yang    bersiaran  nasional  harus  menyediakan  340%
                     program siaran lokal. Agar ketentuan tersebut dapat diimplementasikan,
                     setiap  televisi  yang  bersiaran  nasional  harus  menjalankan  amanah  UU
                     Penyiaran dengan sistem siaran berjaringan. Jika hal tersebut dilakukan,
                     lembaga penyiaran pun memiliki jatah siaran televisi 90%, boleh program
                     siaran nasional, internasional atau dari negeri antah berantah sekali pun.
                     Karena    stasiun  siaran  berjaringan  di  34  provinsi  hanya  memiliki  jatah
                     minimal 10% program siaran.
                            Namun,  kondisinya  tidak  sesuai  harapan.  Yang  terjadi,
                     sebagaimana diungkapkan Armando (2007) televisi Jakarta mendikte isi
                     siaran sesuai dengan selera Jakarta. Rujukan nilai isi siaran televisi adalah
                     standard  budaya  Jakarta;  Masyarakat  daerah  sama  sekali  tidak  dapat
                     memanfaatkan  televisi  sebagai  sarana  informasi  mengenai  daerahnya
                     sendiri;  Segenap  keuntungan  ekonomi  yang  diperoleh  dari  kegiatan
                     pertelevisian  hanya  bisa  dinikmati  oleh  Jakarta.  Pengiklan  hanya  perlu
                     membayar  stasiun  televisi  di  Jakarta  untuk  kepentingan  pemasaran
                     produknya, tanpa perlu sedikit pun mengucurkan uang kepada daerah-
                     daerah  di  luar  Jakarta  yang  dijadikan  sasaran  penjualannya;  Bisnis
                                                       238
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245