Page 383 - bahan materi film sejarah berita proklamasi kemerdekaan di Indonesia
P. 383

BERITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DI INDONESIA





                 maupun NICA. Pasukan pemuda melakukan penyerangan di instalasi
                 militer pada malam hari. Oleh karena itu, Sam Ratulangi sebagai Gubernur

                 Sulawesi berinsiatif untuk membuat petisi kepada perserikat bangsa-bangsa
                 yang menyatakan ‘Sulawesi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan
                 dari  negara  Republik  Indonesia  yang  kemerdekaan  sebagai  bangsa  telah

                 diproklamasikan  pada 17  Agustus  1945. Petisi  ini  ditanda tangani oleh
                 semua lapisan masyarakat, mulai  dari para raja, tokoh-tokoh agama,
                 pemimpin-pemimpin politik dan pemuda/pelajar. Petisi ini diserahkan
                 kepada Panglima Australia sebagai wakil tentara Sekutu di Indonesia Timur
                 untuk kemudian diteruskan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-

                 Bangsa yang baru dibentuk pada 24 Oktober di kota New York.
                       Pertemuan Ratulangi dengan panglima tentara Australia di Makassar,
                 F.O.Chilton, sebagai mediator dengan mempertemukan Dr. Lionel Cachet

                 (Belanda) dengan Dr. Sam RatuLangie bulan Desember 1945 untuk
                 meredakan  ketegangan di  Makassar.  Perundingan  itu menghasilkan
                 kesepakatan sebagai berikut:


                 1. Kota Makassar diperintah oleh Komite Bersama, yang terdiri dari petugas

                   Indonesia dan Belanda dibawah pengawasan Sekutu.

                 2. Daerah-daerah di luar Makassar diperintah oleh pihak Republik Dengan
                   Dr. Ratulangie sebagai pimpinan pemerintahan dengan Bone sebagai
                   ibukota Republik.

                 3. Status politik Sulawesi akan ditentukan kemudian hari, sesuai Dengan

                   status keseluruhan Indonesia berdasarkan pada persetujuan antara
                   pemerintah Belanda dengan Pemerintah RI yang akan datang.


                       Persetujuan tersebut memperkuat posisi Republik Indonesia sehingga
                 pasukan NICA tidak bebas memperlihatkan kekuasaannya, karena

                 berhadapan dengan militansi pemuda/pelajar, juga dengan masyarakat luas


                                                                                     383
   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388