Page 6 - Sinar Tani Edisi 4101

6 Edisi 3 - 9 September 2025 | No. 4101 Tahun LVI

Penyaluran Pupuk Subsidi

Lebih Mudah

dan Transparan sebagai Koperasi Merah Putih,

”Mereka wajib terdaftar resmi
memiliki atau menguasai gudang
kapasitas
penyimpanan
dengan
minimal lima ton, serta memiliki
permodalan yang cukup sesuai
Memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi, pemerintah menerbitkan standar Pupuk Indonesia,” tuturnya.
Selain itu, dokumen pendukung
Peraturan Presiden (Perpres) No. 03 Tahun 2025 yang kemudian seperti surat permohonan, surat
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) pernyataan kesanggupan sebagai
penyalur, akta perusahaan, NPWP,
Nomor 15 Tahun 2025. Regulasi baru tersebut, skema penyaluran KTP, Nomor Induk Berusaha dengan
pupuk bersubsidi kini lebih sederhana, transparan, dan terintegrasi. KBLI 47763, hingga rekening koran
tiga bulan terakhir juga menjadi
syarat utama.

Tiga Tahap
Yan menuturkan, penerima
pupuk pada titik serah akan
menjalani tiga tahap utama.
Pertama, proses pendaftaran
dan verifikasi hingga penunjukan
resmi dan penandatanganan SPJB.
Kedua, tahap transaksi dan evaluasi
di mana pelaku usaha menebus
pupuk dan menyalurkannya melalui
sistem digital. Ketiga, kewajiban
menyampaikan laporan penyaluran
secara rutin yang juga dilakukan
melalui sistem digital. “Kami ingin
seluruh proses tercatat jelas dan bisa
dievaluasi,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa
tujuan besar dari penyederhanaan
skema penyaluran pupuk ini
adalah agar petani lebih mudah
mendapatkan pupuk berkualitas
dengan harga terjangkau. “Intinya
kita ingin pupuk, pestisida, dan
obat-obatan pertanian tersedia di
desa-desa tanpa hambatan. Dengan
begitu, produktivitas pertanian bisa
meningkat,” ucap Yan.
Regulasi baru ini juga menjadi
P Manajemen Saluran mekanisme distribusi ini diatur dalam langkah strategis memperkuat
Penjualan PT Pupuk Pasal 27 hingga 29 Permentan No. 15 ekonomi desa. Melalui kolaborasi
Indonesia, Yan Januar Tahun 2025. Pasal 27 menegaskan antara gapoktan dan koperasi
Akbar mengatakan, BUMN pupuk bertanggung jawab Merah Putih di tingkat desa maupun
regulasi baru ini penuh atas penyaluran hingga kelurahan, penyaluran pupuk
Vmemangkas kerumitan titik serah. Kemudian Pasal 28 diharapkan tidak hanya memenuhi
aturan lama. Jika dulu ada beberapa menyebutkan pihak yang berhak kebutuhan petani, tetapi juga
skema penyaluran dengan peran menerima pupuk bersubsidi di membuka lapangan kerja baru. “Kami
distributor dan pengecer yang titik serah, sedangkan Pasal 29 percaya koperasi dapat menjadi
terpisah, maka sekarang sistemnya menjelaskan penerima pupuk motor penggerak ekonomi desa
lebih ringkas. bersubsidi merupakan badan usaha sekaligus memperkuat ketahanan
“Distributor tidak lagi berdiri yang ditunjuk BUMN pupuk melalui pangan nasional,” tambah Yan.
sendiri, melainkan menjadi bagian Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Indonesia memastikan
dari Pupuk Indonesia sebagai pelaku dengan pelaku usaha distribusi. semua aspek penunjukan penerima
usaha distribusi,” ujarnya saat webinar “Dengan aturan ini, koperasi dapat pada titik serah telah memenuhi
Tabloid Sinar Tani bekerjasama ikut menjadi penyalur resmi,” tambah dilakukan manual, maka kini semua prinsip legalitas, permodalan,
dengan PT Pupuk Indonesia Yan. proses melalui sistem digital. keekonomian, dan literasi. “Kami
menggelar webinar Penguatan Titik Sejak Juli 2025, Pupuk Indonesia Dengan sistem baru, menurut Yan, bekerja sama dengan kementerian
Serah Pupuk Bersubsidi & Peran sudah melakukan pendaftaran, penyaluran bisa dipantau secara real dan lembaga terkait untuk
Koperasi Desa Merah Putih, Rabu penunjukan, dan penandatanganan time. “Petani tidak lagi menunggu memperkuat kapasitas para pelaku
(27/8). SPJB dengan 1.030 pelaku usaha lama, pengecer tidak perlu ribet usaha,” ungkap Yan.
Dalam skema baru tersebut, distribusi serta 26.459 penerima pada dengan pencatatan manual, dan Dengan perubahan skema
terdapat empat pihak yang ditunjuk titik serah (PPTS). Selain itu, 65 Koperasi kami pun bisa mengawasi langsung distribusi pupuk subsidi ini, Yan
sebagai penerima pupuk pada titik Desa/Kelurahan Merah Putih sudah transparansi distribusi,” katanya. optimistis akses petani terhadap
serah, yakni gabungan kelompok bergabung, sementara sekitar 80 ribu Perbedaan lainnya adalah aspek pupuk akan semakin mudah,
tani (gapoktan), pengecer, kelompok lainnya masih dalam tahap pelatihan. legalitas. Bila dulu pengecer hanya transparan, dan tepat sasaran. “Kami
pembudidaya ikan (pokdakan), “Kami ingin memastikan transisi ini diatur Permendag dan umumnya ingin petani bisa memperoleh
dan koperasi, termasuk Koperasi berjalan lancar. Angka yang besar berbadan usaha perseorangan, pupuk lebih cepat, lebih dekat, dan
Merah Putih. “Empat pelaku usaha ini menunjukkan antusiasme dan kata Yan, kini cakupannya lebih luas dengan cara yang lebih sederhana,
ini nantinya akan diatur melalui kesiapan pelaku usaha di lapangan,” dan sepenuhnya berada di bawah “ ujarnya. Dengan adanya peraturan
petunjuk teknis kementerian agar ujar Yan. Permentan. Untuk bisa menjadi baru, Pupuk Indonesia mencoba
penyaluran pupuk subsidi lebih tepat Salah satu perubahan penting penerima pada titik serah, pelaku untuk menguatkan sinergi dengan
sasaran,” kata Yan. adalah digitalisasi transaksi. Jika usaha harus memenuhi sejumlah kementerian dan instansi terkait.
Dasar hukum perubahan sebelumnya penebusan pupuk persyaratan. Herman/Yul