Page 9 - Sinar Tani Edisi 4101

Pangan Edisi 3 - 9 September 2025 | No. 4101 Tahun LVI 9

Menakar Kebijakan

Mutu Beras

tahun (total kehilangan hasil 4,4
Setelah dikejutkan juta ton GKG), senilai Rp 21 triliun
berita tentang (total nilai kehilangan hasil Rp 25
beras oplosan dan triliun). Sedangkan kehilangan hasil
PPB hanya 239 ribu ton GKG dengan
instabilitas harga nilai Rp 1,4 triliun/tahun. Kehilangan
beras, pemerintah hasil secara tidak langsung telah
air,
penggunaan
memboroskan
berencana untuk mineral, lahan, pupuk, pestisida,
menetapkan bahan bakar (BBM), tenaga kerja,
input
subsidi
serta
sebagian
kebijakan hanya satu menjadi sia-sia.
Hal itu tidak lepas dari dominasi
mutu beras, tidak lagi PPK dalam industri PP. Sekitar 95% lebih menguntungkan menjadi
mengacu ke Standar dari 170 ribu unit usaha PP pada produsen utama beras asalan. Beras
Nasional Indonesia 2020 adalah PPK. Menggunakan tersebut ditampung PPB untuk
kriteria total kapasitas giling, pangsa
diolah lebih lanjut. Meluasnya pasar
(SNI). Peran Pabrik PPK mencapai 83%, PPB hanya 6%. beras asalan membuat PPK tidak
Penggilingan Beras Sisanya 11% adalah penggilingan punya insentif untuk memperbaiki
(PPB) akan dikerjakan padi skala sedang (PPS). Dominasi kualitas. PPK terperangkap dengan
PPK telah membawa sejumlah
itu.
BUMN/BUMD atau persoalan yang sulit di atasi. Usaha Sebagian PPK juga berperan
PPB swasta harus PPK umumnya hasil investasi tahun sebagai produsen beras pecah
kulit (PK), yang selanjutnya digiling
1970-1980-an, dicirikan alat-mesin
mendapat izin khusus. dan konfigurasi yang tidak lengkap. PPB. Pangsa pasar beras PK
Hal itu membuat kehilangan hasil belum luas, diperkirakan kurang
pada tahap pengeringan dan dari 5%. Perluasan pasar beras PK
penggilingan sulit diturunkan, dapat membuat gairah PPK untuk
ejak penerapan HET termasuk meningkatkan rendemen berinvestasi memperbaiki sebagian
beras pada akhir 2017, giling dan kualitas beras. mesin, terutama dryers dan M. Husein Sawit, Anggota Dewan
mutu beras terus Penyerapan gabah petani dan ayakan agar dapat menghasilkan Penasehat PP PERHEPI
diturunkan. Pemerintah kualitas beras, banyak kaitannya beras bermutu. Tentunya akan
meninggalkan patokan dengan ketersediaan dryers. memperoleh harga jual beras PK bagus diserahkan pada mekanisme
Smutu beras menurut Pengusaha PPK mengeringkan yang layak. pasar.
ketentuan SNI 6128/2015, yang gabah di bawah sinar matahari PPB sangat membutuhkan Kedua, penguatan industri
disusun searah dengan standar dengan alas tikar, terpal atau beras PK bermutu, serta dapat PP. Pemerintah sudah saatnya
kualitas beras global. Namun, semen. Sehingga kehilangan hasil memanfaatkan hasil ikutan mengelola pasar dan meredam
ketentuan mutu beras premium tinggi, serta rendemen giling dan bermutu untuk pengembangan konflik dalam perebutan gabah,
dan medium diubah dan diturunkan kualitas beras menjadi rendah. industri hilir. Dampaknya agar industri PP menjadi lebih
melalui ketetapan SNI 6128/2020, PERPADI melaporkan pada 2024, kehilangan hasil pada tahap kuat. Salah satunya memperluas
disusun sejalan dengan Permentan pemilikan sarana pengeringan pengeringan dan penggilingan pangsa pasar beras PK yang
31/2017. Demikian juga, mutu (dryers sederhana) yang dimiliki berkurang, serta biaya produksi dapat berdampak positif terhadap
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) PPK di 5 Kabupaten sentra produksi beras berkualitas menjadi rendah. pengurangan kehilangan hasil dan
diturunkan dengan menaikkan padi di Jawa, hanya 24%. PPK di luar Perebutan gabah dapat menurun, meningkatkan rendemen serta
butir patah dari 20% menjadi 25%. Jawa tentu lebih rendah lagi. yang berpengaruh positif terhadap kualitas beras.
Sejauh manakah kebijakan ini Sebaliknya, pengusaha PPB stabilisasi harga beras. Pemerintah juga memfasilitasi
berdampak pada arah perubahan umumnya mengeringkan gabah Dalam kaitan dengan kerjasama formal antara PPK
preferensi konsumen, dan pada dengan dryers dan memiliki silo penetapan mutu beras, perlu dengan PPB. Bahkan sebaiknya
pelemahan industri penggilingan tempat penyimpanan gabah, yang dipertimbangkan dua isu yang berbentuk tertulis/kontrak yang
padi (PP)? terintegrasi dengan alat pengering saling terkait, yaitu kepentingan menguraikan hak dan kewajiban
mekanis. PPB sesungguhnya konsumen dan memperkokoh masing-masing. Kalau sudah
Industri Penggilingan Padi “penyelamat” gabah petani, karena keberadaan industri PP. Pertama, tertulis, maka ada kewajiban dari
Kualitas beras tidak hanya mereka berani menyerap gabah kepentingan konsumen. Dapat PPB menerima beras PK sesuai
terkait dengan varietas, lingkungan petani pada musim panen raya, ditempuh dengan mengkaji secara standar. Hal ini dapat membuat PPK
produksi, tapi juga proses giling. yang umumnya berlangsung teliti rencana pembatasan dan tertarik untuk memperbaiki mesin
Melalui proses giling, PP dapat bersamaan dengan musim hujan. penurunan kualitas beras, serta agar dapat memproduksi beras
menghasilkan beras putih (derajat mengekang keberadaan PPB. PK bermutu. Dana perbaikan yang
sosoh tinggi), beras kepala dan Saling Membutuhkan Perubahan preferensi konsumen diperlukan tentu tidak terlalu besar,
beras berukuran panjang (tidak Keberadaan PPB dan PPK tidak seharusnya mendapatkan porsi sebatas untuk dryers dan ayakan.
patah). Namun industri PP saja sebagai kompetitor, tapi juga yang layak dalam kebijakan BULOG sebagai BUMN
masih lemah, sulit menurunkan saling membutuhkan. Mereka kerap perberasan. Jika beras kualitas sebaiknya mengambil peran
kehilangan hasil dan meningkatkan “berkonflik” dalam perebutan gabah bagus tersedia sangat terbatas di dalam memperluas pasar dengan
rendemen giling, tingginya biaya yang jumlahnya jauh lebih rendah pasar dalam negeri, maka akan menyerap beras PK. Sentra
produksi beras berkualitas, serta dari total kapasitas giling. Dengan mendorong berkembangnya Penggilingan Padi (SPP) dan
terhambat upaya peningkatan nilai kekuatan modal dan teknologi, black market, serta akan marak Sentra Penggilingan Beras (SPB)
tambah dari produksi sampingan PPB unggul, dapat memproduksi penyeludupan beras. BULOG secara bertahap lebih
yang berasal dari gabah/beras. beras berkualitas tinggi, serta dapat Kemudian, pemerintah perlu banyak membeli dan mengolah
Sementara Pemerintah belum memanfaatkan by product sekam menerapkan kembali kualitas beras PK sehingga diperoleh beras
banyak memberi perhatian untuk dan bekatul menjadi produk yang beras (mengacu ke standar global) berkualitas dan juga hasil ikutannya.
memecahkan masalah itu, padahal bernilai ekonomi tinggi. sesuai SNI 2015. Pada waktu yang PPK dibina agar mereka mampu
telah berlangsung selama 50 tahun Di sisi lain, PPK dan PPB juga sama, pemerintah perlu membuka menghasilkan beras PK berkualitas,
terakhir. saling membutuhkan. Banyak akses beras buat rumah tangga serta membantu mereka dalam
Penelitian pada 2024, beras hasil giling PPK, seperti berpendapatan rendah dengan perbaikan pencatatan dan
memperlihatkan bahwa kehilangan beras asalan dan beras pecah ketetapan HET beras kualitas pembukuan usaha. M. Husein Sawit
hasil pada perusahaan PPK kulit (PK) ditampung PPB. medium, serta program bantuan (Anggota Dewan Penasehat PP
mencapai 3,6 juta ton GKG per Dengan mesin yang ada, PPK beras. Sedangkan beras kualitas PERHEPI).