Page 10 - Sinar Tani Edisi 4100

10 Edisi 27 Agustus - 2 September 2025 | No. 4100 Tahun LV Pangan

NFA Luncurkan Direktori berbagai wilayah Indonesia. Karena

itu, uoaya NFA tidak berhenti pada
Angka Prevalensi penyusunan data. Namun menurut
Nita, angka PoU tidak hanya sebatas
angka atau sebatas publikasi, tetapi
menjadi
bersama
untuk
dasar
Ketidakcukupan bergerak dalam menyusun kebijakan,
program, dan intervensi nyata kepada
masyarakat.
Nita menjelaskan, PoU adalah
Konsumsi Pangan estimasi proporsi dari suatu populasi
yang
mana
tertentu
konsumsi
energi biasanya sehari-hari dari
makanan tidak cukup untuk
memenuhi tingkat energi yang
dibutuhkan untuk hidup sehat,
aktif dan produktif, yang dinyatakan
dalam bentuk persentase.
Faktor yang Mempengaruhi
Ada beberapa faktor yang
dapat mempengaruhi angka PoU.
yang dinyatakan dalam persentase. Diantaranya, struktur usia penduduk,
Artinya, PoU menjadi indikator komposisi gender, aktivitas fisik
penting yang mencerminkan tingkat rata-rata, tingkat tinggi badan rata-
ketidakcukupan konsumsi pangan, rata dan jumlah makanan yang
sekaligus alat untuk memetakan dikonsumsi. Dengan demikian,
kondisi kerawanan pangan. kata Nita, menurunkan PoU berarti
Dengan dasar rekomendasi yang tidak hanya meningkatkan rata-rata
kuat, ungkap Sarwo, para kepala konsumsi energi populasi, tetapi
daerah atau pengampu kebijakan juga mengurangi ketimpangan
terkait, dapat mengetahui secara distribusinya.
presisi lokasi prioritas dan besaran Untuk itu, integrasi kebijakan
populasi yang memiliki tantangan pembangunan pusat dan daerah
Saat ini NFA terus memperkuat kebijakan ketidakcukupan konsumsi pangan harus disiapkan mulai dari
tersebar di wilayahnya.
proses perencanaan sampai ke
penanganan kerawanan pangan. Untuk Dalam menghitung tingkat PoU penganggaran (APBN, APBD I,
mengukur kondisi kerawanan pangan dilakukan melalui kolaborasi NFA dan APBD II) menjadi penting. Jadi,
keberhasilan pencapaian penurunan
Badan Pusat Statistik (BPS) dengan
tersebut, NFA bekerjasama dengan Badan memanfaatkan data Survei Sosial angka PoU terletak pada kolaborasi
Pusat Statistik menyusun Buku Direktori Ekonomi Nasional (Susenas). Direktori yang berkelanjutan antara seluruh
mitra pentahelix baik pusat maupun
yang disusun bersama BPS ini telah
Angka Prevalensi Ketidakcukupan menghasilkan 38 buku Direktori PoU daerah melalui berbagai intervensi
Konsumsi Pangan yang didetailkan Provinsi yang didetailkan hingga kegiatan/program dan strategi.
tingkat kecamatan dan desa.
Nita menegaskan, karena PoU
sampai dengan level kecamatan dan desa. “Untuk pertama kalinya, data PoU menjadi salah satu Indikator utama
disajikan hingga tingkat kecamatan pembangunan dalam RKPD 2026,
dan desa, yang sebelumnya sehingga di tingkat Pemda semua
unia kini menghadapi saat Diseminasi Buku Direktori berbasis kabupaten/kota. “Saya sub kegiatan urusan pangan dalam
tantangan besar Prevalence of Undernourishment berharap data ini menjadi peta jalan pedoman penyusunan RKPD dapat
ketahanan pangan. (PoU) di Jakarta, Kamis (14/8). bagi pemerintah daerah dalam digunakan untuk mendukung
Beberapa faktor Pada kesempatan itu, NFA merancang intervensi program yang pencapaian target PoU.
penyebabnya adalah memberikan penghargaan lebih tepat sasaran,” kata Sarwo. Peran Pemda dalam upaya
Dperubahan iklim, kepada provinsi dan kabupaten/ PoU sendiri merupakan indikator penurunan PoU yaitu penyelarasan
fluktuasi harga pangan, hingga kota dengan capaian PoU terbaik, global dalam SDGs target 2.1. Artinya perencanaan pembangunan daerah
perubahan daya beli masyarakat yakni Provinsi Banten, NTB, dan indikator ini dapat digunakan secara dengan perencanaan pembangunan
menjadi ancaman nyata yang Bali, serta Kabupaten Sumbawa global untuk membandingkan nasional; internalisasi kebijakan
dapat memicu kerawanan pangan. Barat, Gianyar, dan Badung. Untuk kerawanan pangan antar wilayah. ketahanan pangan; optimalisasi
Beberapa wilayah di Tanah Air pun kategori penurunan PoU terbaik, Kerawanan pangan yang diukur pelaksanaan indikator kinerja
menghadapi persoalan tersebut. penghargaan diraih Provinsi Sulawesi dari ketidakcukupan pangan di pangan; perlunya peningkatan
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi Barat, Kalimantan Timur, dan Jawa Indonesia pada 2024 sebesar 8,27 sinergi antara pusat dan daerah;
menegaskan, eratnya hubungan Tengah, serta Kabupaten Mamasa, persen. Artinya ada sebanyak 8,27 dan optimalisasi potensi daerah dan
antara kerawanan pangan Penajam Paser Utara, dan Lebak. persen penduduk Indonesia dengan peluang kerja sama daerah.
dan kemiskinan. Pengentasan NFA berharap capaian ini konsumsi yang tidak cukup energi Nita mengakui, tantangan
kemiskinan berdampak signifikan menginspirasi daerah lain untuk untuk hidup secara sehat dan utamanya dalam upaya PoU
terhadap pengurangan masyarakat mengoptimalkan data PoU sebagai beraktifitas secara normal. adalah memastikan ketersediaan
rawan pangan. Sebab, pangan adalah panduan kebijakan. Dengan kerja Direktur Kewaspadaan Pangan pangan yang cukup, akses ekonomi
kebutuhan dasar yang harus tersedia, sama lintas sektor, target penurunan NFA, Nita Yulianis menambahkan, yang terjangkau, serta distribusi
terjangkau, dan bergizi seimbang PoU hingga 4,41 persen pada 2029 PoU telah menjadi indikator kinerja pangan yang menjangkau semua
bagi seluruh rakyat. diharapkan tercapai bahkan lebih pemerintah pusat dan daerah kelompok, khususnya di wilayah
“Untuk itu kami akan semaksimal cepat. dalam mengukur tingkat kerawanan dengan hambatan geografis atau
mungkin memastikan ketersediaan, pangan. Hingga kini menunjukkan infrastruktur. Metode PoU hanya
keterjangkauan, dan pemanfaatan Tonggak Penting tren positif. Pada 2024, angka PoU menilai kecukupan energi tanpa
pangan yang beragam, bergizi Sarwo berharap, langkah ini sebesar 8,27 persen, membaik mempertimbangkan kualitas gizi,
seimbang, dan aman bagi seluruh menjadi tonggak penting untuk dibanding tahun sebelumnya 8,53 sehingga meskipun indikator ini
masyarakat,” katanya. mendapatkan data akurat guna persen. membaik, masalah kekurangan gizi
Sementara itu, Sekretaris Utama mendukung pengambilan kebijakan Sesuai mandat RPJMN, terdapat mikro dapat tetap terjadi.
Badan Pangan Nasional/National pangan dan gizi nasional yang lebih target capaian angka PoU. Jika pada Karena itu, upaya menurunkan
Food Agency (NFA) Sarwo Edhy tajam dan terukur. Buku ini nantinya tahun 2025 angka PoU sebesar 7,21 PoU perlu menggabungkan
mengungkapkan, kerawanan dapat dimanfaatkan masing-masing persen, maka pada tahun 2029 peningkatan konsumsi energi yang
pangan dipicu berbagai faktor, mulai provinsi sebagai dasar pelaksnaan menjadi hanya 4,41 persen. Namun memadai dengan perbaikan pola
dari gangguan pasokan, keterbatasan intervensi kegiatan. menurut Nita, penurunan PoU ini distribusi pangan. Dengan demikian,
akses fisik, keterjangkauan harga PoU atau prevalensi tidak hanya fokus pada angka, tapi seluruh lapisan masyarakat,
pangan, minimnya pendapatan ketidakcukupan konsumsi pangan harus dilakukan program dan aksi termasuk yang berada di bagian
masyarakat. “Kondisi ini akhirnya adalah proporsi penduduk yang bersama antara pusat dan daerah. bawah distribusi konsumsi, dapat
akan memperburuk tercukupinya mengonsumsi pangan di bawah Angka ini menjadi indikator memenuhi kebutuhan energinya
pemenuhan kebutuhan konsumsi standar kecukupan energi untuk penting untuk melihat kondisi secara berkelanjutan. Direktorat
pangan masyarakat,” ujarnya hidup sehat, aktif, dan produktif, kerawanan pangan dan gizi di Kewaspadaan Pangan NFA