Page 36 - WAWASAN SYARIAT ISLAM Kel6 (1)

30

kategori, yaitu qishash penganiayaan (QS. Al-Mâ’idah ayat 45) dan qishash
pembunuhan (QS. Al-Baqarah ayat 178). Selanjutnya hudud meliputi zina, tuduhan

zina, meminum minuman keras, pemberontakan,murtad, pencurian, dan perampokan.
Adapun ta’zir, rinciannya tidak disebutkan di dalam Alquran dan hadis sehingga

menjadi kompetensi penguasa setempat.

1) Konsep Jinayah dalam Fiqih
Dalam konteks fiqih, yang merupakan cabang hukum Islam yang mengatur

perilaku individu, ada beberapa konsep yang berkaitan dengan jinayah:

• Kategori Pelanggaran: Fiqih membagi pelanggaran menjadi dua kategori utama,
yaitu jinayah hudud dan jinayah ta'zir. Jinayah hudud adalah pelanggaran yang

memiliki hukuman yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an atau Hadis,
seperti pencurian, zina, murtad (murtadin), dan sebagainya. Jinayah ta'zir adalah

pelanggaran yang tidak memiliki hukuman yang spesifik dalam sumber-sumber
hukum Islam dan tunduk pada kebijaksanaan hakim untuk menentukan hukuman

yang sesuai.

• Hukuman Hudud: Hudud adalah hukuman yang telah diatur dalam Al-Qur'an atau
Hadis, seperti hukuman cambuk untuk zina atau potong tangan untuk pencurian.

Hukuman hudud memiliki aturan ketat terkait bukti, dan hukum jinayah hudud
umumnya lebih tegas dan tidak dapat diubah.

• Qisas: Prinsip qisas dalam fiqih mengacu pada hukuman berdasarkan prinsip balas
dendam atau balas kejahatan. Ini terkait dengan pelanggaran fisik atau

pembunuhan, dan hukuman qisas memberikan hak kepada korban atau

keluarganya untuk memutuskan apakah ingin meminta balasan yang setara.
• Ta'zir: Jinayah ta'zir memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan

hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang tidak diatur dalam hudud. Ini

sering berkaitan dengan pelanggaran moral atau sosial.
• Perlindungan Hukum: Fiqih menekankan perlindungan hukum bagi individu,

termasuk hak terdakwa untuk membela diri dan mendapatkan proses hukum yang
adil. Konsep-konsep ini merupakan bagian integral dari fiqih dan memberikan

panduan tentang bagaimana berurusan dengan pelanggaran dalam masyarakat