Page 70 - Tesis S2 Unpad

54

sebelumnya pihak rumah sakit pernah mengadakan kerjasama dengan vendor

dalam hal pengelolaan IT rumah sakit, tapi itu terputus karena ada kebijakan dari

rumah sakit untuk memakai IT mandiri rumah sakit.

Dalam era JKN dengan jumlah pasien yang cukup banyak tentunya

dibutuhkan IT yang memadai, seperti jaringan internet, kapasitas server data yang

memadai untuk mendukung pelaksanaan klaim pelayanan pasien sehingga

memudahkan saling memberi dan menerima data atar bagian yang terlibat dalam

pelaksanaan klaim di rumah sakit maupun dengan pihak BPJS. Dalam kenyataan

sekarang masing-masing bagian yang terlibat dalam pelaksanaan klaim sistemnya

belum terintegrasi bahkan belum bridging sistem dengan BPJS.

4.1.2.3 Kebijakan dan Prosedur

Hasil studi dokumen diketahui bahwa kebijakan pelaksanaan klaim pelayanan

pasien era JKN di rumah sakit mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan

No.28 Tahun 2014 Tentang Program Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

dan berpedoman kepada panduan administratif klaim di fasilitas kesehatan, yang

menjelaskan bahwa kewajiban sarana pelayanan kesehatan harus menyerahkan

berkas klaim kepada BPJS paling lambat tanggal sepuluh setiap bulannya.

Masing-masing bagian yang terlibat dalam pelaksanaan klaim melaksanakan

tugas dan koordinasi untuk menunjang pelaksanaan klaim. Terkait dengan

kebijakan secara rinci yang mengatur bentuk koordinasi antar bagian yang terlibat

dalam pelaksanaan klaim belum ada, seperti bagian koding dan grouping bukan

hanya bertugas mencek ketepatan kode diagnosis saja tetapi juga harus mencek

54