Page 71 - Tesis S2 Unpad
P. 71
55
kelengakapan administrasi klaim lainya diantaranya SEP (Surat Elegibilitas
Peserta), tanda tangan dokter, pengesahan severity level tiga oleh komite medik
sebelum diserahkan ke bagian berikutnya masih belum dilakukan. Kemudian yang
terkait dengan prosedur lebih kepada SOP pada masing-masing bagian.
Kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan klaim pelayanan pasien era JKN
masih terkotak-kotak, SPO yang ada lebih kepada SPO yang ada pada masing-
masing bagian yang terlibat dalam pelaksanaan klaim, disini diperlukan regulasi
yang jelas mengatur tentang pelaksanaan klaim antar bagian yang terlibat dalam
pelaksanaan klaim. Selanjutnya ada beberapa kebijakan yang terkait dengan
pelaksanaan klaim seperti kebijakan tentang IT mandiri rumah sakit yang dirasa
belum memadai sesuai kebutuhan IT di rumah sakit.
Ketegasan berupa pemberian sanksi diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan klaim, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan SDM terhadap
kelengkapan, ketepatan pengisian data berkas rekam. Hasil wawancara dan
pengamatan belum ada sanksi tegas secara tertulis yang diberikan kepada SDM
yang tidak mengisi rekam medis dengan benar dan lengkap.
Bagian yang terlibat dalam pelaksanaan klaim mulai dari unit rekam medis
kemudian ke bagian TURP dan kebagian mobilisasi dana yang selajutnya akan di
ajukan klaim kepada BPJS. Informan mengatakan tata kelola belum efektif dan
efisien dikarenakan alur masih panjang dan berbelit-belit, menurut informan
seharusnya bagian TURP diposisikan di depan artinya berkas rekam medis dari
unit fungsional baik rawat inap dan rawat jalan diverifkasi dulu di bagian ini
sebelum diserahkan kebagian rekam medis untuk dikoding dan groping sehingga
