Page 97 - Tesis S2 Unpad

81

pelayanan pasien era JKN di rumah sakit mengacu kepada Peraturan Menteri

Kesehatan No 28 Tahun 2014 Tentang Program Pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Nasional dan panduan administratif klaim di fasilitas kesehatan, yang menjelaskan

bahwa kewajiban sarana pelayanan kesehatan harus menyerahkan berkas klaim

kepada BPJS paling lambat tanggal sepuluh setiap bulannya. 5,27

Pelaksanaan klaim di rumah sakit melibatkan berbagai SDM dan beberapa

bagian yang memerlukan kebijakan dan prosedur. Hasil penelitian diketahui

kebijakan yang mengatur bentuk koordinasi antar bagian yang terlibat dalam

pelaksanaan klaim belum berjalan dengan baik, masing-masing bagian hanya

fokus mengerjakan tugas berdasarkan SPO yang ada pada masing-masing bagian

tersebut, seperti bagian koding dan groping hanya fokus melakukan koding dan

grouping, yang mana seharusnya petugas koding dan grouping juga meninjau

kelengkapan administrasi sebelum diserahkan kepada tahapan berikutnya.

Berikutnya terkait dengan SDM juga diperlukan adanya kebijakan yang

dituangkan dalam bentuk SPO untuk mengatur tentang kelengkapan rekam medis

untuk keperluan klaim seperti tata cara penulisan diagonosis dan tindakan yang

lengkap dan benar sesuai dengan kaidah ICD 10 dan ICD 9 CM, karena dalam

pelaksanaan belum ada kebijakan dalam bentuk SPO yang mengatur tentang hal

tersebut. Diharapakan dengan dibuatnya kebijakan dan SPO yang dapat

mengintegrasikan pelaksanaan klaim secara keselurahan untuk bagian yang

terlibat dalam pelaksanaan klaim dapat mempersingkat waktu pelaksanaan klaim

dan dapat memandu SDM agar memahami pelaksanaan klaim.