Page 96 - Tesis S2 Unpad
P. 96

80




                        diagnosis tertentu menyebabkan adanya keraguan pada koder yang menimbulkan


                        perbedaan  hasil  groping  dan  tariff  klaim  dengan  verifikator  BPJS.  Selanjutnya

                        software  INA  CBGs  belum  terintegrasi  dengan  SIM  RS  yang  mengakibatkan

                        petugas  harus  kerja  dua  kali,  untuk  itu  diperlukanya  kerjasama  dengan  vendor,


                        karena  IT  mandiri  yang  di  bawah  pengelolaan  rumah  sakit  belum  bisa


                        mengintegrasikan/bridging sistem antara software INA CBGs, SIM RS dan sistem

                        BPJS.

                           Sistem IT yang saling tersambung yang disebut dengan bridging sistem, jika


                        sistem  ini  bisa  terealisasi  maka  semua  data  yang  ada  di  fasilitas  kesehatan  dan

                        BPJS bisa terhubung secara online akan mempercepat dan mempersingkat waktu


                        untuk  saling  memberi  dan  menerima  data  dan  akhirnya  akan  mempercepat

                        pelayanan.  Sistem  bridging  meningkatkan  efektifitas  memasukkan  data  serta


                        efisiensi  penggunaan  sumber  daya,  dan  dengan  sistem  birdging  ini  dapat

                        meningkatkan kecepatan dalam proses pengelolaan klaim.

                           Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Nuryati, yang menemukan bahwa


                        aplikasi software grouper yang tidak terintegrasi dengan SIM RS mengakibatkan

                                                       45
                        petugas  harus  bekerja  dua  kali.   Selanjutnya  penelitian  Tuti,  yang  menemukan

                        bahwa  ketidaklengkapan  dalam  klaim  jamkesmas  disebakan  karena  kurang

                        baiknya sistem informasi. 12




                        4.2.1.3 Kebijakan dan Prosedur


                           Dalam  pelaksanaan  klaim  pelayanan  pasien  era  JKN  diperlukan  adanya

                        kebijakan,  secara  umum  kebijakan  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  klaim






                                                              80
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101