Page 27 - 220719_Dialog Kinerja 3 Tahun Badan POM
P. 27
Judul : Tindak Pidana Obat dan Makanan Meningkat Empat Terakhir
Nama Media : beritasatu.com
Tanggal : 22 Juli 2019
Page/URL : https://www.beritasatu.com/kesehatan/565746/tindak-pidana-obat-dan-
makanan-meningkat-empat-terakhir
Tipe Media : Online
Jakarta, Beritasatu.com - Meskipun
upaya pengawasan terus dilakukan,
kejahatan di bidang obat dan makanan
tidak mudah untuk ditanggulangi.
Badan Pengawas Obat dan Makanan
(POM) mencatat dalam empat tahun
terakhir (2016-Juni 2019) tindak pidana
obat dan makanan cenderung
meningkat.
Di tahun 2016 pelanggaran obat dan
makanan baru 250 kasus, tetapi terus
meningkat menjadi 293 kasus di 2017,
302 kasus tahun 2018, dan 116 pertengahan 2019 dan diperkirakan lebih tinggi nanti di
akhir tahun ini.
Menurut Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito, mengawasi ribuan jenis produk obat,
obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan untuk 265 juta
penduduk Indonesia bukanlah pekerjaan ringan.
“Peningkatan kasus kejahatan ini menjadi tantangan dan perhatian serius Badan POM
untuk terus meningkatkan kinerja,” kata Penny dalam acara dialog “Kinerja Tiga Tahun
Badan POM” di Kantor Pusat Badan POM, Jakarta, Senin (22/7/2019). Acara ini turut Ketua
Komisi IX DPR, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan, pelaku usaha dan pimpinan
media massa.
Penny mengatakan, untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak
memenuhi ketentuan, BPOM melakukan tugas serta fungsinya secara full spectrum, mulai
dari pengawasan sebelum di pasar (pre-market evaluation), saat beredar di pasar (post-
market control), pembinaan hingga penindakan.
BPOM juga meningkatkan edukasi kepada masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas,
dan menggandeng semua pemangku kepentingan terkait sebagai mitra untuk mendorong
pelaku usaha bertanggun jawab dengan menghasilkan produk yang memenuhi ketentuan.
BPOM mendorong adanya perubahan pola pikir melalui pembinaan kepada pelaku usaha.
Di samping itu, meningkatkan penegakan hukum melalui kemitraan dengan penegak
hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, ujarnya.
BPOM juga fokus pada penegakan hukum di sejumlah titik rawan masuknya barang-barang
penyeludupan dari negara lain. Saat ini BPOM memiliki 40 kantor cabang kabupaten/kota
terutama di tiap daerah perbatasan, dan jumlah ini akan bertambah. BPOM juga akan
