Page 109 - Intensifikasi Pengawasan Pangan Nataru 2020

lanjut, pengawasan sebelum Hari Raya Natal dan Tahun Baru ditargetkan pada
produk-produk yang permintaannya meningkat/tinggi pada masa Hari Raya Natal dan
Tahun Baru seperti parsel makanan, maupun produk impor.

Secara rinci, sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 (tahap III), telah dilakukan
pemeriksaan terhadap 2.664 sarana distribusi pangan (ritel, importir, distributor,
grosir) dengan hasil 1.152 (43,24%) sarana distribusi Tidak Memenuhi Ketentuan
(TMK) karena menjual produk pangan ilegal, rusak, dan kedaluwarsa. “Total
ditemukan 188.768 kemasan (5.415 item) pangan TMK, dengan rincian 50,97%
pangan ilegal (96.216 kemasan), 42,98% pangan kedaluwarsa (81.138 kemasan),
dan 6,05% pangan rusak (11.414 kemasan),” papar Penny.

Jika dibandingkan dengan data intensifikasi pangan Tahun 2018 pada periode yang
sama, terjadi perluasan cakupan sarana distribusi yang diawasi sebanyak 495, yaitu
dari 2.169 sarana pada 2018 menjadi 2.664 sarana pada 2019. Hal ini dikarenakan
40 Kantor BPOM di kabupaten/kota telah aktif melakukan pengawasan untuk
melengkapi pengawasan rutin yang dilakukan sepanjang tahun dan pengawasan
dengan target khusus. Sejak dibentuk bulan Agustus 2018. Peningkatan cakupan
pengawasan sarana tersebut, secara umum berdampak pada peningkatan temuan
pangan TMK dari 164.998 kemasan pada 2018 menjadi 188.768 kemasan pada 2019.

Berdasarkan lokasi temuan, pangan ilegal banyak ditemukan di Bengkulu, Banten,
Gorontalo, Riau, Bali, Papua, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Lampung dan
Sulawesi Utara. dengan jenis produk berupa Bahan Tambahan Pangan (BTP), teh
kering, bumbu, minuman berperisa, dan AMDK. Temuan pangan kedaluwarsa banyak
ditemukan di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Sulawesi Tenggara,
Papua Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Aceh, dan Kalimantan
Selatan dengan jenis produk minuman serbuk, bumbu, minuman kopi, makanan
ringan, dan tepung.

“Sementara temuan pangan rusak banyak ditemukan di Sulawesi Selatan, Papua
Barat, Nusa Tenggara Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Selatan,
Bengkulu, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Kepulauan
Bangka Belitung dengan jenis pangan minuman kopi, permen, Susu Kental Manis,
minuman berperisa, dan tepung,” tambahnya.

Dalam rangka perlindungan masyarakat maka seluruh produk pangan yang TMK telah
diturunkan dari rak pajang/display, diamankan setempat, dan diperintahkan untuk
tidak diedarkan. Selanjutnya terhadap pelaku usaha akan dilakukan pendalaman
untuk menetapkan sanksi yang diberikan, berupa sanksi administratif atau perlu
ditingkatkan ke dalam proses pro-justitia. Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan
Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru ini dilaksanakan dengan tetap
mengedepankan upaya pembinaan kepada para pelaku usaha.

Kepala BPOM menegaskan BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari
kejahatan Obat dan Makanan. Setiap pelaku usaha di Indonesia harus mematuhi
segala peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di bidang keamanan
pangan. Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam memilih pangan yang
akan dikonsumsi dengan CEK KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluarsa).