Page 55 - Majalah POM VOL7/No.2/2025

42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
Bidang Jaminan Produk Halal. Jaminan
Produk Halal merupakan kepastian
hukum terhadap kehalalan suatu produk
yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
Sistem jaminan produk halal (SJPH)
merupakan suatu sistem yang terintegrasi
disusun, diterapkan, dan dipelihara
untuk mengatur bahan, proses produksi,
produk, sumber daya, dan prosedur
dalam rangka menjaga kesinambungan
proses produk halal. Kepala BPJPH, yang
kerap disapa “Babe Haikal”, menuturkan
bahwa sertifikasi halal bukan sekadar
pemenuhan kewajiban administratif.
Sertifikasi halal merupakan bentuk
komitmen terhadap regulasi yang wajib
ditaati dan dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum.

Kerja Sama dan SInergi antar
Lembaga terkait Halal
Kepala BPOM Taruna Ikrar sempat
menyatakan komitmen BPOM bersama
BPJPH untuk menciptakan produk
yang aman dan halal bagi masyarakat
Indonesia. Taruna Ikrar juga menegaskan
bahwa BPOM telah memberikan
peringatan dan menginstruksikan pelaku
Foto beberapa produk pangan olahan yang terdeteksi mengandung babi hasil temuan
BPOM pada April 2025. usaha untuk segera menarik produk
temuan tersebut dari peredaran, sesuai
dengan regulasi yang berlaku.
Sinergi ini tercermin dalam Perjanjian
data yang benar dalam registrasi produk, berupa pangan (makanan, minuman), Kerja Sama (PKS) antara BPOM/BPJPH
BPOM menerbitkan sanksi peringatan namun termasuk pakaian, kosmetik, dengan Nomor KS.01.01.2.06.24.05/
dan instruksi kepada pelaku usaha obat-obatan, hingga tata laksana yang Nomor 10 Tahun 2024 tentang
untuk segera menarik produknya dari dianjurkan/dilarang dalam syariat Islam. Pengawasan Jaminan Produk Halal di
peredaran. Indonesia telah mewajibkan Bidang Obat dan Makanan tanggal 5 Juni
produk yang masuk, beredar, dan 2024. Kedua pihak bersepakat untuk
Sistem Pengawasan Pangan Halal diperdagangkan di Indonesia wajib meningkatkan koordinasi, sinkronisasi,
Indonesia bersertifikat halal. Kecuali bagi produk dan kerja sama yang sinergis dalam
BPOM bersama dengan BPJPH yang diharamkan, maka dikecualikan pengawasan jaminan produk halal
memiliki ikatan yang erat dalam dari kewajiban bersertifikat halal dengan di bidang obat dan makanan. PKS
pengawasan pangan. BPOM mencantumkan keterangan tidak halal. ini diharapkan dapat meningkatkan
bertanggung jawab untuk keamanan dari Hal ini termaktub dalam Peraturan efektivitas penyelenggaraan dan
sisi produk untuk dikonsumsi manusia. Pemerintah Republik Indonesia Nomor pengawasan jaminan produk halal di
Sementara, BPJPH bertanggung jawab bidang obat dan makanan. Selain itu,
memastikan pemenuhan kriteria halal juga untuk meningkatkan kepedulian
pada pangan yang bermuara kepada masyarakat terhadap obat dan makanan
praktik/ajaran dalam syariat Islam. yang aman, bermanfaat, bermutu, dan
Halal merupakan istilah halal, serta mewujudkan pemenuhan
dalam agama Islam dengan arti “yang kewajiban bersertifikat halal oleh pelaku
diperbolehkan; tidak dilarang; sah Sertifikat halal adalah usaha obat dan makanan, sesuai
menurut hukum”. Penggunaannya representasi dari standar ketentuan yang berlaku.
merujuk pada Surat Al-Baqarah ayat halal dalam Sistem Jaminan “Kami terus berkolaborasi untuk
168, berbunyi “Wahai sekalian manusia! Produk Halal (SJPH) yang memastikan produk yang aman dan halal
Makanlah dari (makanan) yang halal lagi harus diimplementasikan diperoleh masyarakat Indonesia. Jika
baik yang terdapat di bumi, dan janganlah secara konsisten dalam proses masyarakat menemukan produk yang
kamu mengikuti langkah-langkah produksi. diduga tidak sesuai ketentuan atau terkait
setan. Sungguh, setan itu musuh yang kehalalannya, silakan laporkan kepada
nyata bagimu”. Ayat ini yang merujuk - Kepala BPJPH BPOM maupun BPJPH,” pungkas Taruna
pada penggunaan kata halal dalam Ahmad Haikal Hasan - Ikrar.
konteks yang lebih luas, tidak hanya

55

Vol.7/No.2/2025