Page 25 - MEDIKA 2022_Neat

Salah satu instansi pemerintah yang melakukan pelayanan

publik adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan [KKP] Kelas II Bandung

yang berada di wilayah Jawa Barat. KKP Kelas II Bandung

merupakan Unit Pelaksana Teknis [UPT] dengan unit utamanya

adalah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI [Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor : 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan].

Jumlah PNS di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan [KKP] ada 68 [enam puluh delapan] orang. Dari

68 [enam puluh delapan] PNS tersebut, ternyata hanya ada 14 [empat belas] PNS yang melanggar aturan

disiplin PNS terkait jam masuk kerja dan jam pulang kerja dan cenderung dilakukan oleh PNS yang sama.

Penegakan aturan disiplin PNS sudah dilakukan dengan melakukan pemotongan tunjangan kinerja (tunkin)

pegawai yang bersangkutan. Tidak ada sanggahan dari pegawai yang bersangkutan terhadap pemotongan

tunjangan kinerjanya akibat keterlambatan jam masuk atau jam pulang yang dilanggar oleh yang

bersangkutan. Kondisi ini dapat menggambarkan tingkat kedisiplinan PNS di KKP Kelas II Bandung,

berdasarkan salah satu aspek yang harus dipatuhi oleh PNS yaitu mematuhi jam kerja PNS.

Maka dari itu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a.Tingkat kedisiplinan PNS KKP Kelas II Bandung termasuk baik karena dari 68 [enam puluh delapan] PNS

yang ada, hanya ada 14 [empat belas] PNS yang melakukan pelanggaran jam kerja;

b.Pelanggaran jam kerja yang dilakukan oleh 14 [empat belas] PNS tersebut telah dijatuhi hukuman disiplin

berupa pemotongan tunjangan kinerja;

c.Belum ada data aspek kedisplinan lain selain aspek jam kerja yang ada di lingkungan KKP Kelas II

Bandung.

Berdasarkan hasil analisis/pembahasan dan penarikan kesimpulan maka penulis mengajukan saran-saran

sebagai berikut :

a. Diupayakan tidak ada PNS yang melanggar ketentuan jam masuk dan jam pulang kantor;

b. Melakukan identifikasi terhadap aspek kedisplinan PNS di KKP Kelas II Bandung untuk dilakukan langkah

pengendalian oleh pimpinan agar pelayanan kepada publik tetap dapat dipertahankan.