Page 344 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Geneeskundige
dunia militer melalui jalur Tentara Keamaan Rakyat (TKR). Latar belakang pendidikan kedokteran
membawa dirinya ditempatkan sebagai tim medis sejak keterlibatannya dalam perang mempertahankan
kemerdekaan. Medan perjuangannya sebagai dokter militer ini menempatkannya di Front Surabaya.
Ia juga ikut dalam penumpasan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun tahun 1948
dan penumpasan upaya pendirian Republik Maluku Selatan (RMS) tahun 1951. Sesudah pengakuan
kedaulatan hingga tahun 1955 ia ditugaskan sebagai dokter militer di Komando Militer Kota Besar
Djakarta Raja (KMKB-DR) Divisi Siliwangi.
Seperti disebut di atas, tahun 1955 Syarif Thayeb melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat. Berturut-
turut ia mengecap pendidikan di Sekolah Kesehatan Harvard University di Boston (1955-1957) dan
Pediatrics School of Medicine Temple University di California (1957-1959). Setamat dari Pediatrics
School of Medicine ia kembali ke tanah air dan bekerja kembali di lingkungan militer. Ia diangkat sebagai
Kepala Bank dan Laboratorium Darah Angkatan Darat di Jakarta tahun sejak 1959 hingga 1961.
Pada tahun yang sama Syarif Thayeb menjabat Kepala Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Cipto
Mangunkusumo sekaligus dosen senior di Fakultas Kedokteran bagian Anak UI. Kariernya terus
meroket. Pada tahun 1962 dia ditunjuk menjadi Presiden UI dan pada akhir tahun 1964, ketika Bung
Karno membentuk Kabinet Dwikora, ia diangkat sebagai Menteri PTIP hingga tahun 1966.
Memasuki masa transisi dari Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru, ia terpilih sebagai Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) tahun 1966-1971. Setelah melepas kesibukannya
di DPRGR ia ditunjuk sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat dan Brazil yang berkedudukan di
Washington dari tahun 1971 sampai tahun 1974. Karier Syarif Thayeb di dunia birokrasi terus berlanjut
ketika Presiden Soeharto melantiknya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) tanggal
22 Januari 1974 menggantikan Soemantri Brodjonegoro. Sejak tahun 1976 sampai 1988, setelah selesai
menjabat Menteri P dan K, beberapa kali ia memegang jabatan tertentu, antara lain sebagai anggota
Badan Pelaksana UNESCO tahun 1976-1980, Chairman of SEAMEC Conference tahun 1977-1978, dan
Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tahun 1978-1983 dan 1983-1988. 4
PEMIKIRAN UNTUK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Semasa menjabat Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada masa akhir Demokrasi
Terpimpin, Syarif Thayeb menjadi salah seorang sponsor berdirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa
Indonesia (KAMI). Sejak demonstrasi besar-besaran tahun 1966 ia bersuara lantang tentang kebebasan
kampus. Ia mendefinisikan kebebasan akademis adalah kebebasan berpendapat serta penyampaian
ilmu pengetahuan dan teknologi baik secara lisan maupun tertulis dalam beberapa forum yang biasa
berlaku di Perguruan Tinggi.
Ketika mengemban jabatan sebagai Menteri P dan K Syarif Thayeb berhadapan dengan sejumlah
persoalan mendasar dalam dunia pendidikan Indonesia. Persoalan ini terjadi pada tingkat pendidikan
dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Tiga dari sejumlah persoalan itu yang langsung berhubungan
dengan tingkat pendidikan dasar dan menengah, yakni perluasan dan pemerataan kesempatan belajar,
biaya pendidikan/pembebasan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), dan mutu pendidikan.
5
Saat itu masih banyak anak usia sekolah, yakni anak umur 7 hingga 12 tahun, yang tidak sempat
menikmati pendidikan. Kalaupun bisa bersekolah, banyak di antara mereka yang kemudian tidak
mampu menyelesaikan pendidikan dan terpaksa drop out ‘keluar sekolah’ sebelum memperoleh ijazah.
Menurut data yang tersedia saat itu, dari 100 siswa yang masuk kelas 1 hanya sekitar 25 % yang mampu
bertahan hingga kelas 6 dan lulus. Ada banyak latar belakang yang menyebabkan pendidikan mereka
terputus; tiga di antaranya adalah kurang ketersediaan sekolah tempat belajar (kalapun ada berada di
tempat yang jauh dari rumah atau tempat tinggal dan akses jalan menuju sekolah sangat jelek); keadaan
332 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018
Hoogeschool
Batavia. Iklan
penerimaan
pendaftaran
mahasiswa ketika
pertama kali dibuka
tahun 1927
(Sumber:
De Sumatra
Post tanggal
6 Agustus 1927)
ekonomi orang tua yang tidak memungkinkan mereka bersekolah, apalagi bersekolah di lokasi di luar
tempat tinggal mereka; dan mereka diajak atau dipaksa membantu orang tua bekerja, dengan kata lain
alasan ketiga ini berkait erat dengan kurangnya dukungan orang tua. Hal terakhir berhubungan dengan
kenyataan lain yang melilit dunia pendidikan saat itu, yakni masih banyak orang dewasa yang belum
pernah mengecap pendidikan.
Salah satu kebijakan yang dijalankan Syarif Thayeb untuk mengatasi kekurangan sekolah adalah
membangun gedung-gedung sekolah baru yang didanai dengan anggaran yang dialokasikan berdasarkan
Intruksi Presiden (Inpres), yang dikenal dengan nama Sekolah Dasar Intruksi Presiden (SD Inpres).
Pembangunan gedung ini lengkap dengan mebelnya, kamar kecil, pompa air, dan sumur. Hingga dua
tahun kepemimpinan Syarif Thayeb (1976) telah dibangun 16.000 gedung dengan 96.000 ruang kelas.
Sesuai dengan tujuan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan gedung pendidikan, SD Inpres dibangun
di tempat-tempat yang sebelumnya belum memiliki sekolah dan umumnya di kawasan pinggiran dan
6
pelosok. Di samping membangun SD Inpres, pemerintah juga memberikan bantuan untuk memperbaiki
SD Negeri dan swasta serta Madrasah Ibtidaiyah. 7
Masalah ekonomi yang melilit sebagian besar siswa disebabkan oleh adanya kewajiban siswa membayar
Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). SPP dikenakan kepada seluruh peserta didik, mulai dari
tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Masa kepemimpinan Syarif Thayeb mewarisi sistem yang secara
yuridis diperkenalkan oleh pemerintah sejak tahun 1968. Pada kenyataannya, dalam proses belajar
mengajar, peserta didik sesungguhnya tidak hanya membayar SPP semata, tetapi juga sejumlah biaya
lain, seperti bahan pelajaran (buku dan alat tulis) dan biaya ekstra kurikuler. Di samping itu keadaan
ekonomi negara yang masih belum stabil pascaperalihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru juga
membuat biaya hidup menjadi sangat tinggi.
Syarif Thayeb menyikapi persoalan ini dengan mengeluarkan Keputusan Bersama antara Menteri P dan
K, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. Tidak tanggung-tanggung, saat itu dikeluarkan tiga
Surat Keputusan sekaligus, yaitu SK Bersama No. 0257/K/1974, No. 221 tahun 1974, dan No. 1606/
MK/1/11/1974 Tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Ada tiga pokok pikiran yang paling
penting dari ketiga SK tersebut. Pertama, SPP merupakan satu-satunya sumbangan yang dibenarkan
untuk dipungut oleh sekolah atau perguruan tinggi. Kedua, keringanan yang dapat diberikan atau
pembebasan dari kewajiban membayar SPP berdasarkan persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat
II. Ketiga, untuk perguruan tinggi, pembebasan atau keringanan diberikan atas usul pimpinan fakultas
berdasarkan pertimbangan senat perguruan tinggi bersangkutan. 8
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 333