Page 349 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Perletakan
Batu Pertama
Pembangunan
Gedung Kantor
Wilayah
Departemen P&K
DKI Jakarta oleh
Untuk anak-anak yang putus sekolah dan tidak mampu—atau tidak ingin bersekolah secara resmi Menteri P & K
Syarif Thayeb dan
lagi—disediakan pendidikan luar sekolah, yang dilaksanakan dalam berbagai paket kursus kilat dan Gubernur Ali Sadikin
pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan. Lembaga yang khusus diserahi tanggung pada tanggal 14
Desember 1976
jawab menyelenggarakan pendidikan ini Pusat Pelatihan Pendidikan Masyarakat (PPLM). Tujuan utama (Sumber:
pendidikan corak ini adalah memberikan berbagai keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik Pepustakaan
Nasional Republik
untuk terjun ke tengah masyarakat. Kegiatan ini terbuka bagi setiap anggota masyarakat yang ingin Indonesia)
menambah keterampilan atau kepada mereka yang belum pernah mendapat kesempatan mengenyam
pendidikan formal. 10

Kebijakan lain yang dijalankan Syarif Thayeb adalah penyempurnaan Kurikulum 1968 dengan Kurikulum
1975, karena Kurikulum 1968 dirasa tidak mampu lagi menjawab tantangan zaman akibat berbagai
perubahan yang terjadi akibatnya lajunya pembangunan nasional. Hal ini disebabkan, antara lain, oleh
setidaknya lima faktor utama, yakni 1) selama Pelita I, yang dimulai pada tahun 1969, telah timbul banyak
gagasan baru tentang pelaksanaan sistem pendidikan nasional; 2) adanya kebijaksanaan pemerintah di
bidang pendidikan nasional yang digariskan dalam GBHN yang antara lain berbunyi “Mengejar ketinggalan
di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempercepat lajunya pembangunan”; 3) adanya hasil
analisis dan penilaian pendidikan nasional oleh Departemen P dan K yang mendorong pemerintah
meninjau kebijaksanaan pendidikan nasional; 4) adanya inovasi dalam sistem belajar-mengajar yang
dianggap lebih efisien dan efektif; 5) keluhan masyarakat tentang mutu lulusan pendidikan.

Prinsip pelaksanaan Kurikulum 1975 antara lain berorientasi pada tujuan, menganut pendekatan
integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki makna dan peran yang menunjang pada tercapainya
tujuan-tujuan yang lebih integratif, menekankan pada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan
waktu, serta menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan
Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa mengarah pada tercapainya tujuan yang spesifik
dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa, dipengaruhi psikologi tingkah laku
dengan menekankan pada stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan (drill). Pembelajaran lebih
banyak menggunaan teori behaviorisme, yakni memandang keberhasilan dalam belajar ditentukan oleh
lingkungan dengan stimulus dari luar, dalam hal ini sekolah dan guru.

Ada sembilan mata pelajaran yang ditentukan dalam kurikulum ini, yaitu 1) Pendidikan agama, 2)
Pendidikan Moral Pancasila, 3) Bahasa Indonesia, 4) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS); 5) Matematika; 6)
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); 7) Olah raga dan kesehatan; 8) Kesenian; 9) Keterampilan khusus.

Untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 1975 maka pada tahun ajaran 1975/1976 pemerintah
menyiapkan (mencetak) sebanyak 318.250 buku dan untuk tahun ajaran 1977/1978 disediakan 30.000
naskah dengan jumlah halaman dalam kisaran 180 halaman tiap buku.

Tidak hanya dalam pendidikan dasar dan menengah (lanjutan), Syarif Thayeb juga menaruh perhatian
besar bagi pendidikan tinggi. Sehubungan dengan itu, sekitar satu tahun setelah dilantik menjadi
menteri, Syarif Thayeb membentuk Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di kementeriannya. Tugas
pokok lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri P dan K Nomor 0140/U/1975 tanggal
12 Juli 1975 ini adalah menangani dan membina bidang akademik, penelitian dan pengabdian pada
masyarakat, perguruan tinggi negeri dan swasta, serta kemahasiswaan. Seperti disebut pada bagian
lain buku ini, sejak tahun 1961 pengelolaan pendidikan tinggi diurus oleh suatu kementerian khusus
yang dinamakan Departemen Perguruan tinggi dan Ilmu Pengetahuan (Departemen PTIP). Keberadaan
Departemen PTIP menyebabkan penanganan pendidikan tinggi terpisah dengan urusan pendidikan
dasar dan menengah, namun memasuki tahun 1974 pengelolaan pendidikan tinggi menyatu kembali
dalam Departemen P dan K dan pada tahun 1975 berdasarkan keputusan Mendikbud dibentuk secara
resmi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti).

336 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 337