Page 345 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Geneeskundige
Hoogeschool
Batavia. Iklan
penerimaan
pendaftaran
mahasiswa ketika
pertama kali dibuka
dunia militer melalui jalur Tentara Keamaan Rakyat (TKR). Latar belakang pendidikan kedokteran tahun 1927
membawa dirinya ditempatkan sebagai tim medis sejak keterlibatannya dalam perang mempertahankan (Sumber:
De Sumatra
kemerdekaan. Medan perjuangannya sebagai dokter militer ini menempatkannya di Front Surabaya. Post tanggal
6 Agustus 1927)
Ia juga ikut dalam penumpasan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun tahun 1948
dan penumpasan upaya pendirian Republik Maluku Selatan (RMS) tahun 1951. Sesudah pengakuan
kedaulatan hingga tahun 1955 ia ditugaskan sebagai dokter militer di Komando Militer Kota Besar
Djakarta Raja (KMKB-DR) Divisi Siliwangi.

Seperti disebut di atas, tahun 1955 Syarif Thayeb melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat. Berturut-
turut ia mengecap pendidikan di Sekolah Kesehatan Harvard University di Boston (1955-1957) dan
Pediatrics School of Medicine Temple University di California (1957-1959). Setamat dari Pediatrics
School of Medicine ia kembali ke tanah air dan bekerja kembali di lingkungan militer. Ia diangkat sebagai
Kepala Bank dan Laboratorium Darah Angkatan Darat di Jakarta tahun sejak 1959 hingga 1961.

Pada tahun yang sama Syarif Thayeb menjabat Kepala Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Cipto
Mangunkusumo sekaligus dosen senior di Fakultas Kedokteran bagian Anak UI. Kariernya terus
meroket. Pada tahun 1962 dia ditunjuk menjadi Presiden UI dan pada akhir tahun 1964, ketika Bung ekonomi orang tua yang tidak memungkinkan mereka bersekolah, apalagi bersekolah di lokasi di luar
Karno membentuk Kabinet Dwikora, ia diangkat sebagai Menteri PTIP hingga tahun 1966. tempat tinggal mereka; dan mereka diajak atau dipaksa membantu orang tua bekerja, dengan kata lain
alasan ketiga ini berkait erat dengan kurangnya dukungan orang tua. Hal terakhir berhubungan dengan
Memasuki masa transisi dari Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru, ia terpilih sebagai Wakil Ketua kenyataan lain yang melilit dunia pendidikan saat itu, yakni masih banyak orang dewasa yang belum
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) tahun 1966-1971. Setelah melepas kesibukannya pernah mengecap pendidikan.
di DPRGR ia ditunjuk sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat dan Brazil yang berkedudukan di
Washington dari tahun 1971 sampai tahun 1974. Karier Syarif Thayeb di dunia birokrasi terus berlanjut Salah satu kebijakan yang dijalankan Syarif Thayeb untuk mengatasi kekurangan sekolah adalah
ketika Presiden Soeharto melantiknya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) tanggal membangun gedung-gedung sekolah baru yang didanai dengan anggaran yang dialokasikan berdasarkan
22 Januari 1974 menggantikan Soemantri Brodjonegoro. Sejak tahun 1976 sampai 1988, setelah selesai Intruksi Presiden (Inpres), yang dikenal dengan nama Sekolah Dasar Intruksi Presiden (SD Inpres).
menjabat Menteri P dan K, beberapa kali ia memegang jabatan tertentu, antara lain sebagai anggota Pembangunan gedung ini lengkap dengan mebelnya, kamar kecil, pompa air, dan sumur. Hingga dua
Badan Pelaksana UNESCO tahun 1976-1980, Chairman of SEAMEC Conference tahun 1977-1978, dan tahun kepemimpinan Syarif Thayeb (1976) telah dibangun 16.000 gedung dengan 96.000 ruang kelas.
Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tahun 1978-1983 dan 1983-1988. 4 Sesuai dengan tujuan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan gedung pendidikan, SD Inpres dibangun
di tempat-tempat yang sebelumnya belum memiliki sekolah dan umumnya di kawasan pinggiran dan
6
PEMIKIRAN UNTUK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN pelosok. Di samping membangun SD Inpres, pemerintah juga memberikan bantuan untuk memperbaiki
SD Negeri dan swasta serta Madrasah Ibtidaiyah. 7
Semasa menjabat Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada masa akhir Demokrasi
Terpimpin, Syarif Thayeb menjadi salah seorang sponsor berdirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Masalah ekonomi yang melilit sebagian besar siswa disebabkan oleh adanya kewajiban siswa membayar
Indonesia (KAMI). Sejak demonstrasi besar-besaran tahun 1966 ia bersuara lantang tentang kebebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). SPP dikenakan kepada seluruh peserta didik, mulai dari
kampus. Ia mendefinisikan kebebasan akademis adalah kebebasan berpendapat serta penyampaian tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Masa kepemimpinan Syarif Thayeb mewarisi sistem yang secara
ilmu pengetahuan dan teknologi baik secara lisan maupun tertulis dalam beberapa forum yang biasa yuridis diperkenalkan oleh pemerintah sejak tahun 1968. Pada kenyataannya, dalam proses belajar
berlaku di Perguruan Tinggi. mengajar, peserta didik sesungguhnya tidak hanya membayar SPP semata, tetapi juga sejumlah biaya
lain, seperti bahan pelajaran (buku dan alat tulis) dan biaya ekstra kurikuler. Di samping itu keadaan
Ketika mengemban jabatan sebagai Menteri P dan K Syarif Thayeb berhadapan dengan sejumlah ekonomi negara yang masih belum stabil pascaperalihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru juga
persoalan mendasar dalam dunia pendidikan Indonesia. Persoalan ini terjadi pada tingkat pendidikan membuat biaya hidup menjadi sangat tinggi.
dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Tiga dari sejumlah persoalan itu yang langsung berhubungan
dengan tingkat pendidikan dasar dan menengah, yakni perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, Syarif Thayeb menyikapi persoalan ini dengan mengeluarkan Keputusan Bersama antara Menteri P dan
biaya pendidikan/pembebasan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), dan mutu pendidikan. K, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. Tidak tanggung-tanggung, saat itu dikeluarkan tiga
5
Saat itu masih banyak anak usia sekolah, yakni anak umur 7 hingga 12 tahun, yang tidak sempat Surat Keputusan sekaligus, yaitu SK Bersama No. 0257/K/1974, No. 221 tahun 1974, dan No. 1606/
menikmati pendidikan. Kalaupun bisa bersekolah, banyak di antara mereka yang kemudian tidak MK/1/11/1974 Tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Ada tiga pokok pikiran yang paling
mampu menyelesaikan pendidikan dan terpaksa drop out ‘keluar sekolah’ sebelum memperoleh ijazah. penting dari ketiga SK tersebut. Pertama, SPP merupakan satu-satunya sumbangan yang dibenarkan
Menurut data yang tersedia saat itu, dari 100 siswa yang masuk kelas 1 hanya sekitar 25 % yang mampu untuk dipungut oleh sekolah atau perguruan tinggi. Kedua, keringanan yang dapat diberikan atau
bertahan hingga kelas 6 dan lulus. Ada banyak latar belakang yang menyebabkan pendidikan mereka pembebasan dari kewajiban membayar SPP berdasarkan persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat
terputus; tiga di antaranya adalah kurang ketersediaan sekolah tempat belajar (kalapun ada berada di II. Ketiga, untuk perguruan tinggi, pembebasan atau keringanan diberikan atas usul pimpinan fakultas
tempat yang jauh dari rumah atau tempat tinggal dan akses jalan menuju sekolah sangat jelek); keadaan berdasarkan pertimbangan senat perguruan tinggi bersangkutan. 8

332 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 333