Page 156 - Microsoft Word - Salinan PermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja.docx

- 128 -

Contoh Penilaian SKP pejabat administrasi dan pejabat fungsional model
pengembangan terdapat dalam Tabel 8 dan Tabel 12 Anak Lampiran 4

untuk Instansi Pusat dan Tabel 8 Anak Lampiran 5 untuk Instansi Daerah.

B. PENILAIAN PERILAKU KERJA

1. Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan membandingkan

standar/level setiap aspek perilaku kerja yang dipersyaratkan dalam
jabatan dengan penilaian perilaku kerja dalam jabatan.

2. Penilaian perilaku kerja dibedakan menjadi:

a) penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai Kinerja tanpa
mempertimbangkan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung;

atau
b) penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai Kinerja dengan

mempertimbangkan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung.

3. Penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai Kinerja tanpa
mempertimbangkan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung.

a) Penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai Kinerja tanpa

mempertimbangkan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung
dilakukan dengan pengamatan.

b) Pejabat penilai Kinerja mengamati kesesuaian tingkah laku, sikap,
atau tindakan pegawai dengan indikator perilaku kerja yang

dipersyaratkan dalam jabatan. Kesesuaian perilaku akan dilihat

untuk setiap situasi pada aspek perilaku kerja yang tercantum
dalam Bab III: Standar Perilaku Kerja.

c) Dalam hal terjadi mutasi, pejabat penilai Kinerja di tempat yang

baru tidak dapat memberikan penilaian perilaku kerja kepada
pegawai yang dimutasi jika masa kerja di tempat yang baru belum

mencapai 1 (satu) bulan.

d) Berdasarkan ketentuan pada huruf c, dalam hal periode
pengukuran Kinerja yang berlaku di Instansi Pemerintah adalah

periode bulanan, maka penilaian perilaku kerja pegawai dilakukan

oleh pejabat penilai Kinerja di tempat yang lama.
e) Apabila hasil penilaian perilaku kerja di seluruh situasi berada pada

level dibawah standar (satu level dibawah level yang

dipersyaratkan), maka pimpinan unit kerja yang membidangi