Page 168 - Microsoft Word - Salinan PermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja.docx

- 140 -

4. Bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri yang

indikator Kinerja individu untuk penilaian SKP dinilai oleh Instansi
Pemerintah lain dan hasil penilaiannya dikeluarkan melebihi Bulan

Januari tahun berikutnya, maka penilaian Kinerja pejabat pimpinan

tinggi dan pimpinan unit kerja dimaksud beserta tindak lanjutnya
menyesuaikan dengan waktu dikeluarkannya hasil penilaian SKP.

5. Penilaian Kinerja dilakukan oleh pejabat penilai Kinerja.

6. Pejabat penilai Kinerja adalah atasan langsung atau pejabat lain yang
diberi pendelegasian kewenangan. Jika atasan langsung berhalangan,

maka penilaian Kinerja dilakukan oleh atasan dari pejabat penilai

Kinerja secara berjenjang.
7. Dalam melakukan penilaian Kinerja, pejabat penilai Kinerja

mempertimbangkan masukan dari koordinator/ ketua tim kerja atau
sebutan lainnya.

8. Dalam hal terdapat pejabat fungsional dalam jenjang yang setara atau

lebih tinggi dengan pejabat fungsional yang mendapat kewenangan
sebagai koordinator/ ketua tim kerja/ kelompok kerja atau sebutan

lainnya, penilaian Kinerja dilakukan oleh atasan dari koordinator tim

kerja dengan mempertimbangkan masukan dari koordinator tim kerja
atau sebutan lainnya.

9. Dalam hal penugasan atau tanggung jawab diberikan oleh pejabat
pimpinan tinggi pada unit kerja lain, pejabat yang memberikan

penugasan dapat memberikan rekomendasi penilaian atas rencana

Kinerja pegawai yang berkaitan dengan penugasan atau tanggung
jawab tersebut kepada pejabat penilai Kinerja.

10. Penilaian Kinerja bagi pegawai yang diperbantukan/ dipekerjakan pada

negara sahabat, Lembaga Internasional, organisasi profesi, dan badan
badan swasta yang ditentukan oleh Pemerintah baik di dalam maupun

di luar negeri dilakukan oleh pimpinan instansi induknya atau pejabat

lain yang ditunjuk berdasarkan bahan yang diperoleh dari tempat yang
bersangkutan bekerja.

11. Penilaian Kinerja bagi pegawai yang mengalami rotasi, mutasi dan/atau

penugasan lain terkait dengan tugas dan fungsi jabatan selama tahun
berjalan dilakukan dengan menggunakan metode proporsional

berdasarkan periode SKP pada unit-unit dimana pegawai tersebut

bekerja pada tahun berjalan.
Contoh: Budiman selama 4 bulan pada tahun 2021 berada di unit kerja