Page 47 - Microsoft Word - Salinan PermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja.docx

- 43 -

4. Pedoman ini menyediakan contoh penyusunan Rencana SKP pejabat
administrasi dan pejabat fungsional model pengembangan yang

didalamnya juga memuat tahapan penyusunan SKP pejabat

administrasi dan pejabat fungsional model dasar/ inisiasi.
5. Contoh sebagaimana dimaksud tercantum pada Anak Lampiran 2

huruf B untuk Instansi Pusat dan Anak Lampiran 3 huruf B untuk
Instansi Daerah.

D. REVIU RENCANA SKP

1. Rencana SKP yang telah disusun oleh pegawai dengan pejabat penilai
Kinerja kemudian direviu oleh pengelola kinerja.

2. Pengelola Kinerja merupakan jabatan fungsional yang ditetapkan oleh

Menteri.
3. Sepanjang belum terdapat pengelola Kinerja pada Instansi Pemerintah,

Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Tim Pengelola Kinerja untuk

melakukan reviu sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Tim Pengelola Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling

kurang terdiri atas unsur:

a) unit kerja yang membidangi kepegawaian/ sumber daya manusia;
b) unit kerja yang membidangi perencanaan Kinerja organisasi; dan

c) unit kerja yang membidangi audit Kinerja organisasi.
5. Kedudukan pengelola Kinerja/ tim pengelola Kinerja disesuaikan

dengan kebutuhan masing masing Instansi Pemerintah.

6. Dalam melakukan reviu, pengelola kinerja wajib terlebih dahulu
menentukan:

a) jenis kinerja utama (kinerja utama berdasarkan PK dengan

mempertimbangkan Renstra, RKT dan direktif atau kinerja utama
dalam bentuk rencana aksi/ inisiatif strategis) pada setiap rencana

Kinerja utama pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja

mandiri; dan
b) jenis penyelarasan (direct cascading atau non-direct cascading) yang

digunakan pada setiap rencana Kinerja utama.
7. Reviu atas Rencana SKP dilakukan terhadap aspek:

a) Keselarasan Kinerja pegawai dengan Kinerja atasan langsung, tim

kerja, unit kerja, dan organisasi.
b) Kesetaraan kualitas dan tingkat kendali Kinerja pada tingkat

jabatan yang setara.