Page 49 - Microsoft Word - Salinan PermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja.docx
P. 49
- 45 -
b) Bagi pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, dan pimpinan unit
kerja mandiri, kinerja utama berdasarkan Perjanjian Kinerja,
dengan memperhatikan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan
dan Direktif berupa outcome; dan dapat ditambahkan paling kurang
output kendali sedang.
c) Bagi pejabat administrator, pengawas dan pejabat fungsional yang
mendapat kewenangan sebagai koordinator/ ketua tim kerja/
kelompok kerja atau sebutan lainnya, Kinerja utama berupa
outcome antara dan dapat ditambahkan paling kurang output
kendali sedang serta output lain dengan kendali paling kurang
sesuai dengan jenjang jabatan dan butir kegiatan Jabatan
Fungsional.
d) Bagi pelaksana, Kinerja utama paling kurang berupa output kendali
tinggi.
e) Bagi pejabat fungsional di bawah tim kerja/ kelompok kerja, Kinerja
utama berupa output dengan kendali paling kurang sesuai dengan
jenjang jabatan dan butir kegiatan Jabatan Fungsional.
10. Reviu pengelola Kinerja dilakukan terhadap Rencana SKP baik model
dasar/ inisiasi maupun model pengembangan
11. Dalam melakukan reviu Pengelola kinerja harus:
a) Memberikan paraf persetujuan terhadap setiap IKI rencana kinerja
yang telah memenuhi aspek keselarasan, kesetaraan kualitas dan
rentang kendali serta menandatangani halaman akhir pada format
reviu rencana SKP; atau
b) Memberikan catatan perbaikan atas rencana kinerja atau IKI yang
belum memenuhui aspek keselarasan, kesetaraan kualitas dan
rentang kendali dan perlu diperbaiki oleh pegawai dan pejabat
penilai kinerja.
12. Berikut adalah Format Reviu Rencana SKP pejabat pimpinan tinggi dan
pimpinan unit kerja mandiri model dasar/inisiasi:
