Page 104 - buku teknologi digital
P. 104

efisiensi dan kualitas komunikasi dan transaksi dengan bisnis serta
              meningkatkan  kesetaraan  dan  transparansi  kontrak  dan  proyek
              pemerintah.
                     Kegiatan layanan antara pemerintah ke bisnis di Indonesia
              adalah aplikasi lpse.lkpp.go.id.  Aplikasi ini adalah aplikasi layanan
              pengadaan  secara  elektronik  yang  diselenggarakan  oleh  LKPP.
              LKPP  adalah  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa
              Pemerintah.  Layanan  ini  menjembatani  antara  pemerintah  dan
              bisnis. Pemerintah membutuhkan barang / jasa dan institusi bisnis
              memberikan  jasanya  untuk  menyediakan  barang  /  jasa  kepada
              pemerintah melalui mekanisme tertentu dan melalui aplikasi lpse
              ini pengusaha dapat melengkapi persyaratan yang diminta untuk
              menjadi penyedia dan mengikuti tender yang diselenggarakan oleh
              pemerintah.  Kegiatan  ini  dapat  membantu  institusi  bisnis  untuk
              dapat  mengikuti  tender  dan  aplikasi  LPSE  ini  dan  mengatasi
              kendala  jarak  dan  waktu  selama  waktu  tender  tersebut  masih
              terpenuhi.

              7.2.3 Pemerintah ke pemerintah
                     Jenis  yang  ketiga  adalah  Pemerintah  ke  pemerintah  atau
              Government  to  Government  (G2).  Ini  mengacu  pada  komunikasi
              online  antara  organisasi  pemerintah,  departemen  dan  lembaga
              berdasarkan basis data pemerintah (super database). Efisiensi dan
              kecepatan  proses  layanan  ditingkatkan  dengan  penggunaan
              komunikasi  dan  kerja  sama  secara  online  yang  memungkinkan
              berbagi database dan sumber daya serta perpaduan keterampilan
              dan  kemampuan.  Ini  memberikan  informasi  mengenai  kebijakan
              kompensasi dan tunjangan, pelatihan dan kesempatan belajar, dan
              undang-undang hak sipil dengan cara yang mudah diakses.
                     Pada  model  e-government  ini  memungkinkan  adanya
              pertukaran data antar lembaga pemerintah. Salah satu contohnya
              adalah  pertukaran  data  antar  salah  satu  kementerian  dengan
              Badan  Publik.  Dengan  e-government  di  antara  lembaga


                                                                             93
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109