Page 50 - E - MODUL STUDI AGAMA KONTEMPORER
P. 50

hanya  dalam  posisi  melaksanakan  kehendak  mayoritas  itu.  Wawasan

                                demokrasi  semacam  ini,  bagi  Douglas  M.Brown,  cendrung  lebih
                                                                    46
                                menekankan mana formal demokrasi.
                                      Adapun  demokrasi  liberal  lebih  menekankan  pengakuan  terhadap

                                hak-hak  warga  negara,  baik  sebagai  individu  maupun  sebagai  anggota
                                masyarakat. Oleh karena itu, bertujuan lebih menjaga tingkat representasi

                                warga negara dan melindunginya dari tindakan kelompok lain ataupun dari
                                negara. Negara dalam hal ini tidak berposisi sebagai operator kehendak

                                mayoritas  karena  mungkin  akan  bertabrakan  dengan  kepentingan

                                minoritas.  Negara  lebih  berfungsi  sebagai  wasit  untuk  menjamin
                                terpeliharanya tingkat representasi dan perlindungan bagi segenap earga

                                negara.  Kelompok  yang  berwawasan  demokrasi  radikal  adalah  mereka
                                yang prosyariat. Dengan argumen utama bahwa karena mayoritas warga

                                negara beragama Islam, sudah sewajarnya pula jika hukum yag diterapkan
                                berdasarkan  syariat.  Karena  menyadari  bahwa  penerapan  syariat  hanya

                                bisa dilakukan melalui mekanisme konstitusional, mereka percaya bahwa

                                usaha tersebut dapat tercapai jika mereka mampu mendominasi panggung
                                politik.  Titik  tolak  upaya  kelompok  ini  adalah  negara  karena  dengan

                                otoritas  yang  dimilikinya  dipercaya  mampu  menerapkan  syariat  secara
                                efektif di kalangan umat Islam. Kata kunci demokrasi bagi kelompok ini,

                                yaitu kehendak mayoritas yang diwujudkan oleh negara.


                                      Kelompok  yang  berwawasan  demokrasi  liberal  kurang  berminat
                                mendukung perjuangan penerapat hukum Islam. Hak itu karena, mereka

                                melihat perjuangan semacam itu akan melanggar prinsip kesetaraan semua
                                warga negara di depan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi. Oleh

                                karena itu, negara tidak boleh mengabulkan tuntutan penegakan syariat di
                                sebuah  negara  yang  multi-varian  seperti  Indonesia.  Jika  tidak,

                                pemberlakuan  syariat  akan  berakibat  uniformisasi  dan  hal  itu  akan

                                melanggar  kebebasan beragama sebagai bagian dari hak-hak asasi setiap



                        46  Asep Ahmad Hidayat, dkk. Studi Islam di Asia Tenggara. Cetakan ke.1 : Januari 2014



                                                              45
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55