Page 152 - SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH SULAWESI UTARA
P. 152
reaksi umum yang wajar dari rakyat jajahan yang dalarn batinnya
telah merdeka. Revolusi Indonesia adalah i:evolusinya jaman
sekarang bukannya revolusinya kelompok-kelompok kecil kaum
inteiektual, tetapi revolusinya bagian terbesar rakyat dunia yang
terbelakang dan diperbodoh. 20 8)
Timbul tenggelarnnya partai-partai, pemikiran yang teoritis
dan etis, dilengkapi dengan bentuk-bentuk dan metode perjuang-
an, secara silih berganti saling melengkapi berjuang bagi kepenting-
an rakyat terjajah. Di bawah tekanan politik reaksioner Gubemur
J enderal de J onge, politik dan taktik non koperasi menjadi
lumpuh, merintis jalan tarnpilnya kaum kooperator, yang di-
wakili oleh Partai Indonesia Raya disingkat Parindra, yaitu tahun
1935. Organisasi politik ini merupakan peleburan dari Budi
Utomo, Partai Bangsa Indonesia, Serikat Selebes, Serikat Suma-
tera, Serikat Ambon, dan lain-lain. Partai ini bergerak di lapangan
perburuhan, perekonomian, dan kesejahteraan ntasyarakat.
Masalah non koperasi dan koperasi sejak semula ternyata
sangat mempengaruhi perkembangan PSII yang mengakibatkan
adanya perpecahan di kalangan organisasi itu, yaitu dengan
munculnya Barisan Penyedar PSII di bawah H.A. Salim di tahun
1935. Tapi baik PSII maupun Barisan Penyedar PSII tidak sang-
gup menggerakkan pengikutnya mengisi perjuangan, sehingga
segolongan lain mendirikan Partai Islam Indonesia, disingka~ PII.
PII yang baru dibentuk ini disokong oleh _Muhammadiyah suatu
gerakan pembaharuan yang sejak semula bergerak qi lapangan
sosial ekonomi.
Pergeseran tujuan pergerakan nasional di Indonesia terlihat
pula dari adanya usul yang dikenal sebagai Petisi Sutardjo yaitu
usul di _tahun 1936 ditandatangani beberapa tokoh yaitu Sutardjo
Kartohadikusumo, DR. G.S.S.J. Ratulangi, Kasimo, ·. Datuk
Tumenggung, KO K wat Tiong dan Alatas. i>etisi ini dapat dianggap
merupakan manifestasi politik koperasi kaum pergerak:an nasional.
Petisi itu menuntut diadakannya suatu konperensi kerajaan di
mana kedudukan . wakil-wakil Indonesia dan· Nederland sederajat
unttik menyusun suatu bentuk pemerintahan bagi Indonesia dalam
jangka waktu sepuluh tahun. Tetapi pandangan yang kol~nialistis
208) Drs. Abdurrachman Surjomihardjo, Sejafah PerreraklmNuional, SESPPU;Djakar-
ta, 1968, hal. 11 - 14.
143
