Page 77 - SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH SULAWESI UTARA
P. 77

/



       I  .
             menyerahkan  daerah  Imana  dan  Gentuma kepada daerah Goron-
             talo. 76)
                  Dalam  rangka politik desentralisasi, kepada para Raja  diberi-
             kan empat macam hak pemerintah kolonial yaitu:
             1.   Zelfwetgeving,  yaitu  hak untuk membuat peraturan.;.peratur-
                  an sendiri;
   ,,
   '·
             2.   Zelfuitvoering,  yaitu  hak  menjalankan  peraturan-peraturan
                  yang dibuat raja;
    •:       3.   Zelfrechtspraak,  yaitu  hak  melakukan  peradilan  sendiri.
             4.   Zelfpolitie, yaitu hak membentuk polisi sendiri.  77  )
             Selain  itu semua  raja  diberikan  pula  hak untl,lk memiliki kas ke-
             rajaan sendiri-sendiri, di luar urusan Controleur yang mengurus kas
             Onderafdeeling Bolaang Mongondow.
                  Dalam  menjalankan hak-hak tersebut di atas, para raja harus
             tetap  berpedoman  pada hukum adat masing-masing dan di dalam
             hal-hal  tertentu  berpedoman  pada Korte  Verklaring yang mereka
             tanda  tangani  dengan  pemerintah  kolonial . . Kedudukan  raja  dan
             kerajaan  yang  menandatangani  Korte  Verklaring  itu  diatur  oleh
             tiga  Zelfbestuursregelen  yaitu  Zelfbestuursregelen  1919  (Staats-
             blad  1919  No.  822).  Zelfbestuursregelen  1927  (Staatsblad  1927
             No.190) dan Zelfbestuursregelen  1938 (Staa_tsblad  1938 No.529).
             Zelfbestuursregelen  1938  ini  sampai  sekarang masih berlaku  bagi
             daerah Bolaang Mongondow sepanjang mengenai hal-hal yang me-
             nyangkut urusan rumah tangga daerah (vide  Undang-undang No.29
             Tahun 1959 pasal 4 ayat 2).  78  )
                  Peraturan-peraturan  di  atas  terdapat  kekurangan  misalnya
             tidak  dikenal  adanya  lembaga  yudikatif  di samping raja sehingga
             raja  sendirilah  yang  harus  memutuskannya.  Untuk  menjamin
             kepastian  hukum  terutama  hukum  adat,  maka  Kerajaan  Bolaang
             Mongondow mengadakan suatu rapat Adat.  Rapat Adat itu diada-
             kan bulan Nopember - Desember 1925 di Kotobangon.


             76)   Wawancara  dengan  Abdul  Murad  Datunsolang,  22-9-1978  dan  dengan  Lau
                  Donggala Korompot, 29-9-1978.
             77)   Bupati  Kepala  Daerah Tingkat  II  Bolaang Mon_gondow,  Esensi  Laporan  Bupati
                  Kepala  Daerah  1Yngkat  II Bolaang Mongondow kepada Bapak Gubernur Kepala
                  Daerah  Tk.  I  Sulawesi  Utara  pada perkunftmgan Pertama di Kabupaten Bolaang
                  Mongondow 1Agustus1978, Kotamobagu, 1978, hal.8
             78)   Ibid,.  hal.9.

             68
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82