Page 79 - SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH SULAWESI UTARA

rnenjadi tujuh distrik yaitu Manado Tornohon, Tonsea, Toulour,
1
Kawangkoan, Amurang, dan Ratahan. Tahun 1927 diperkecil
lagi di mana dlstrik Tomohon digabungkan ke distrik Manado.
Reorganisasi ini dilakukan antara lain dengan maksud untuk me-
ngusahakan perimbangan jumlah penduduk. · Sebelum reorgani-
sasi-reorganisasi di atas dijalankan, ada distrik yang penduduknya
hanya sekitar lima ribu sembilan ratus saja. Setelah reorganisasi
distrik maka sctiap distrik penduduknya adalah sekitar du::l pu!uh
, · / lima ribu orang. 82 )
Dahulunya distrik disebut walak dan kepalanya disebut
Kepala Walak atau Kepala Balak. Setiap Kepala Balak adalah ke-
pala pemerintahan sekaligus kepala adat dari kumuniti yang di-
pimpinnya. Mulai 1881, fungsi Kepala Balak sebagai kepala adat
dengan sendirinya hapus karena setiap Kepala Balak mulai saat
itu diangkat sebagai pejabat pemerintah. Dan dengan sendirinya _
otonomi dari setiap walak atau . paksaan dibatasi dan harus taat
kepada politik kolonial yang menjatankan semua penggabungan/
1
reorganisasi di atas. Dengan beslit pemerintah, setiap Kepala Balak
memimpin sebuah distrik dengan jabatan Kepala Distrlk atau
Hukum Besar. Hukum Besar yang dianggap berjasa kepada Peme-
rintah Kolonia! diberi gelar kehormatan Mayor. Kepala Distrik
atau Hukum Besar membawahi Distrik Bawahan yang dikepalai
oleh Kepala Distrik Bawahan yang disebutHukum Keduadabatan
Hukum Kedua sekarang ini adalah setingkat deJ?.gan Camat sedang-
kan Hukum Besar kira-kira setingkat dengan Kepala Kantor Peng-
hu bung Bupati Kepala Daerah. ·
Sejak 1880-an para pejabat Hukum Besar dan Hukum Kedua
di atas rata-rata pernah mengikuti pendidikan di Tondano yaitu di
Hoofdenschool dan mulai sekitar 1914 ada yang dikirim ke Os-
via di Makasar, untuk mengikuti pendidikan kepamongprajaan
di sana. Pejabat setingkat di bawah Hukum Kedua ialah · Kepala
Desa atau Hukum Tua Para Hukum Tua ini memegang jabatan-
nya melalui pemilihan warga desanya. Mulai 1880 semua Kepala
Distrik (Hukum Besar) dan Kepala Distrik Bawahan (Hukum Ke-
dua) digaji oleh pemerintah.Hukum Tua atau Kepala Desa tidak
diberi gaji, hanya memperoleh prosentase dari penagihan pajak.
Selain itu Hukum Tua berhak mengerahkan tenaga rakyat untuk

82) P3KD Sulawesi Utara, op.cit., halaman. 200j selanjutnya lihat L. Adam, op. cit.,
halarnan 3.

'70