Page 165 - Dasar Dasar Ilmu Pendidikan

bahwa perubahan kurikulum belum dapat dilakukan secara maksimal.
Pentingnya sosialisasi tidak boleh diabaikan. Jika sosialisasi tidak
efektif, pelaksanaan kurikulum baru mungkin tidak akan mencapai
hasil yang diinginkan (Supriani., dkk, 2022). Tentu saja peran sosialisasi
dalam perubahan kurikulum di Indonesia saling terkait dengan
kebijakan pendidikan. Solusi akhir dari semua permasalahan tersebut
ada pada pembuat kebijakan yaitu pemerintah.

10.2. Kebijakan Pendidikan
Pendidikan muncul sebagai poros kesetaraan sosial di masyarakat
(Fusaroli & Tylén, 2012). Artinya orang akan memandang berbeda
manusia yang berpendidikan dan tidak berpendidikan. Pendidikan
diharapkan sebagai alat penting untuk pembangunan sosial dan
ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang di mana sumber
daya manusia yang terampil sangat dibutuhkan (Yıldırımer 2024).
Lewat pendidikan maka kesenjangan ekonomi seorang manusia dapat
dirubah (Lynch & Mannion, 2021). Hal ini karena dengan pendidikan
masyarakat dapat meningkatkan kapasitas intelektual, keterampilan,
dan pengetahuan untuk menghadapi tantangan zaman yang terus
berkembang (Wijaya, dkk., 2016). Lebih jelasnya menurut Saptono
(2017) pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk
meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti,
memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebersamaan
agar dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama membangun
bangsa. Tujuan pendidikan Indonesia dijelaskan dalam Pembukaan
Undang Undang Dasar 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa. Berkaitan dengan tujuan negara tersebut maka negara
bertanggung jawab atas setiap warganya untuk mendapatkan
pendidikan memadai (Pasal 31). Berdasarkan dasar tersebut kemudian
menjadi landasan sistem pendidikan Indonesia dibuat dalam sebuah
aturan kebijakan oleh pemerintah.

Pratama Yoga Wica, S. Pd., M.Pd. 155