Page 166 - Dasar Dasar Ilmu Pendidikan

Praktik pendidikan di Indonesia dikendalikan oleh kebijakan
politik pemerintah (Widodo, 2024). Menurut Khoiri & Zaini (2021)
sentralisasi kebijakan menciptakan kekuatan yang dominan dalam
pendidikan. Pada akhirnya kebijakan setralisasi penididikan berpindah
menjadi desentralisasi ke wilayah. Desentralisasi di Indonesia
memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk dapat
mengembangkan sistem manajemen kelembagaan, birokrasi, dan
kepegawaian yang lebih efektif (Nurkholis, dkk., 2020). Perubahan
sistem pendidikan nasional dari sentralisasi ke desentralisasi bertujuan
untuk memberdayakan sekolah sebagai ujung tombak otonomi
pendidikan. Sekolah dipandang lebih menyadari kekuatan, kelemahan,
sumber daya yang tersedia, dan kebutuhannya sehingga dapat
mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan mutu pendidikan
(Yuliani, 2020). Menurut Harahap (2016) terwujudnya desentralisasi
pendidikan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama,
diperlukan pengelolaan dan pelaksanaan yang demokratis, Kedua,
tujuan utamanya adalah pemberdayaan masyarakat. Ketiga, pelibatan
masyarakat harus menjadi komponen mendasar dari sistem
pengelolaan. Keempat, layanan harus lebih efektif dan efisien daripada
layanan di era sentralisasi untuk kepentingan peserta didik dan
masyarakat luas. Kelima, keberagaman aspirasi, nilai, dan norma lokal
harus dihormati dalam kerangka sistem pendidikan nasional dan demi
penguatan sistem. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan
dan menerapkan kebijakan yang adil dalam pendidikan (Yilmaz, &
Yahya, 2012). Kebijakan pendidikan merupakan sesuatu yang wajib
dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan
pendidikan.

10.3. Mengatasi Permasalahan Pendidikan
Saat ini Indonesia mengalami krisis kesetaraan pendidikan.
Kesetaraan dalam pendidikan dapat diartikan sebagai pemberian

Pratama Yoga Wica, S. Pd., M.Pd. 156