Page 11 - Sinar Tani Edisi 4072
P. 11
A GRI W ACA N A Edisi 29 Januari - 4 Februari 2025 | No. 4072 Tahun LV 11
Membangun Pemasaran Adil bagi Petani
Oleh: Muhammad Syahri Mubarok, SST., M.P.,
Penyuluh Pertanian di BPSIP Jawa Tengah
(Bagian II)
D alam membangun dan sumber pembiayaan yang adil dan dan kebijakan yang mendukung memberikan kemudahan akses terkait
hubungan yang adil dan transparan
mudah. Pemerintah atau lembaga
men ciptakan pemasaran
informasi harga pasar secara realtime,
keuangan
menyediakan sistem pembiayaan
membuatkan
bagi semua pihak.
yang adil bagi petani,
perlu
Membangun dan menyediakan
adanya
yang adil melalui lembaga keuangan,
regulasi dan menyediakan skema
diperlukan
bersama
upaya
antara
petani bukanlah hal yang mudah.
rendah dan persyaratan yang tidak
pendidikan serta kemitraan yang
pemerintah, sektor swasta, dan pembiayaan dengan suku bunga sebuah pemasaran yang adil bagi dan mem ber dayakan petani melalui
masyarakat. Beberapa lang kah yang memberatkan bagi para petani, Hal ini, merupakan salah satu sehat. Dengan upaya-upaya tersebut
dapat diambil antara lain: serta jangka waktu yang fleksibel. langkah yang sangat penting untuk diharapkan dapat menciptakan
Membangun dan menyediakan Selain itu, koperasi petani juga memperbaiki tingkat kesejahteraan pasar yang lebih adil bagi para petani
Infrastruktur Pasar yang Efisien, dapat diberdayakan sebagai wadah para petani agar kesenjangan agar harga produk pertaniannya
sebagai salah satu langkah untuk bagi petani untuk memfasilitasi ekonomi di sektor pertanian semakin menjadi lebih layak dan adil bagi
memperpendek rantai distribusi peminjaman modal dan pengelolaan berkurang dan menciptakan ekonomi petani sehingga kesejahteraan
antara petani dan konsumen. hasil pertanian secara kolektif ke pertanian yang lebih meningkat mereka meningkat. Dengan adanya
Pemerintah dapat membangun dan lembaga keuangan. serta berkelanjutan. Perlu adanya sebuah pemasaran yang adil, petani
menyediakan sarana infrastruktur Pelatihan dan pendidikan kerjasama dan upaya bersama yang tidak hanya mendapatkan harga
pasar tani maupun platform untuk Petani, para petani perlu baik antara pemerintah, sektor produk pertanian yang layak dan
digital yang memungkinkan bagi diberi pelatihan dan pendidikan swasta, dan masyarakat petani untuk kesejahteraannya yang meningkat,
para petani untuk dapat menjual mengenai manajemen bisnis, menciptakan sebuah pemasaran namun pada akhirnya akan mem-
produk pertanian mereka langsung penge masan dan branding produk, yang lebih efisien, transparan dan berikan dampak yang positif bagi
ke para konsumen, baik itu di serta teknik pemasaran, dengan berkelanjutan. Upaya-upaya seperti perekonomian Indonesia secara
pasar tradisional maupun melalui keterampilan tersebut diharapkan memperpendek rantai distribusi, keseluruhan.
e-commerce. Dengan cara ini, dapat membantu para petani
diharap kan para petani dapat dalam mengelola usahatani mereka
memperoleh harga jual yang lebih menjadi lebih efisien dan efektif,
tinggi dan mengurangi keter- membuka peluang pasar baru,
gantungan pada para tengkulak. serta meningkatkan daya saing
Kemudahan Akses terhadap produk pertanian yang mereka
Informasi Harga Pasar secara hasilkan di pasar domestik maupun
Realtime, untuk menyeimbangkan internasional. Pelatihan dalam hal
posisi tawar petani, penting bagi pengemasan, branding, dan pe-
mereka untuk memiliki akses masaran langsung dapat mem-
informasi yang lebih baik mengenai buka peluang pasar baru dan me-
harga pasar secara realtime setiap ningkatkan daya saing produk petani.
harinya. Dengan adanya teknologi, Mendorong Kemitraan yang
para petani bisa mendapatkan Sehat, kemitraan antara petani dan
informasi harga secara realtime perusahaan besar atau lembaga
dari pasar-pasar besar melalui distribusi harus didasarkan pada
aplikasi atau pesan singkat. Hal ini, prinsip yang saling menguntungkan.
diharapkan dapat memberi kekuatan Kerjasama yang baik dapat
bagi petani untuk menentukan meningkatkan efisiensi distribusi
harga jual atau menawar harga yang dan memperpendek rantai pasok,
lebih baik dan menguntungkan saat sehingga keuntungan yang lebih
menjual hasil pertaniannya. besar dapat dinikmati oleh petani.
Pengembangan Sistem Pem- Perusahaan atau pemerintah bisa
biayaan yang Berkeadilan, untuk memfasilitasi akses petani ke pasar
mengurangi ketergantungan petani yang lebih luas dengan cara yang
pada para tengkulak, penting bagi transparan. Dalam hal ini, pemerintah
para petani untuk mendapatkan dapat hadir memfasilitasi kemitraan
kemudahan dalam mengakses ini dengan menciptakan regulasi
Mitigasi MBG Kolom
angan merasa bangga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Belum lagi kesiapan dapur umum
bahwa kita disebut ekonomi (SPPG) telah beroperasi memenuhi untuk menyiapkan menu MBG,
ke-16 terbesar di dunia, pembuatan MBG. kemudian pendistribusiannya.
”Jtapi apakah kita sungguh- Pada periode pertama yaitu Kasus 40 murid yang keracunan
sungguh paham dan melihat Januari–April 2025, pemerintah setelah mengonsumsi MBG, Oleh: Memed Gunawan
gambaran utuh dari keadaan kita? menargetkan ada 3 juta penerima meski terbilang kecil jumlahnya
Apakah kita sadar bahwa kemiskinan manfaat. Tahapan selanjutnya dibandingkan dengan target, meski komunikasi dan koordinasi yang
di Indonesia masih terlalu besar? April–Agustus 2025 jumlah tersebut menjadi pelajaran bagi pelaksanaan lemah, kepatuhan pada kontrak
Apakah kita sadar bahwa rakyat kita bertambah menjadi 6 juta penerima MBG. Kasus yang terjadi di SDN kerjasama dan infrastuktur yang
dan anak-anak kita banyak yang manfaat. Sukuh 03, Sukoharjo, Jawa Tengah, terbatas dan kurang mendukung.
kurang gizi? Banyak rakyat yang BGN menghitung ada sekitar terungkap setelah mengonsumi Untuk mangatisipasi resiko-
tidak dapat pekerjaan yang baik? 82,9 juta yang menjadi sasaran. Dari menu MBG pada 16 Januari 2025, resiko tersebut, ada beberapa
Banyak sekolah-sekolah kita yang jumlah tersebut, sebanyak 72 juta anak-anak SD mengalami mual, prioritas yang perlu dimitigasi.
tidak terurus?” anak-anak sekolah yang manjadi muntah, dan pusing. Misalnya, pengawasan kualitas dan
Pernyataan tersebut terlontar sasaran. Bahkan diperkirakan tiap Karena itu, pemerintah perlu nutrisi makanan. Pastikan makanan
saat pidato pertama Presiden tahun akan ada pertambahan jumlah mengantisipasi dengan menyiapkan yang disediakan berkualitas tinggi
Prabowo Subianto usai dilantik anak hingga 3 juta orang. Hasil survei, mitigasi resiko terhadap kemungkinan dan bergizi. Kedua, manajemen
di Gedung Nusantara MPR/DPR/ kini jumlah anak-anak mencapai 76 buruk dalam perjalanan Program distribusi yang baik untuk
DPD RI, Jakarta. Dari pernyataan juta jiwa yang 70 persennya atau MBG. Apalagi anggaran yang memastikan makanan diterima
tersebut, kita bersyukur pemerintah sekitar 50-60 juta jiwa merupakan pemerintah siapkan sangat besar penerima yang tepat dan tepat
mempunyai perhatian besar dari keluarga miskin. mencapai Rp 70 triliun, bahkan ada waktu.
terhadap masalah kemiskinan dan Jika melihat cakupan yang sangat rencana dinaikkan menjadi Rp 100 Ketiga, perlu mengimple-
kondisi buruknya gizi anak-anak luas, terutama target sasaran, maka triliun. Nilai yang fantastis tersebut mentasikan sistem pengawasan,
Indonesia. pelaksanaan Program MBG ini tak jika tidak diawasi dengan baik bisa akuntabilitas dan transparansi.
Sebagai bentuk mengantasi semudah di atas kertas. Dalam menjadi ajang bancakan oknum- Audit dan laporan berkala akan
masalah tersebut, Presiden program tersebut akan banyak yang oknum pencari keuntungan pribadi. dapat membantu mendeteksi dan
Prabowo menjadikan Makan Begizi saling terkait. Dari mulai pasokan Ada beberapa faktor yang bisa mencegah penyimpangan dan
Gratis (MBG) sebagai program bahan baku penyediaan makanan menghambat pelaksanaan distribusi korupsi. Artinya, banyak titik kritis
strategis nasional. Data Badan yang kontinyu setiap hari. Ini tidak MBG. Antara lain, kapasitas unit yang pemerintah harus perhatikan.
Gizi Nasional (BGN), hingga kini mudah, karena setiap wilayah pasti penyedia paket makanan MBG (mitra), Semua itu menjadi Pekerjaan
Program MBG telah dilakukan mempunyai keterbatasan dalam kapasitas supplier dan distributor Rumah (PR) pemerintah, khususnya
di 31 provinsi dengan total 238 penyediaan bahan baku tersebut. bahan baku, pengawasan yang lemah, Badan Gizi Nasional.
