Page 39 - E-Modul Miitigasi Bencana Alam Klimatologis
P. 39
Partisipasi Pemerintah:
1. Pengembangan Kebijakan Mitigasi: Pemerintah bertanggung jawab untuk
mengembangkan kebijakan mitigasi bencana kekeringan dan peraturan
yang relevan. Masyarakat harus diajak berpartisipasi dalam
pengembangan kebijakan ini.
2. Infrastruktur Mitigasi: Pemerintah perlu membangun dan merawat
infrastruktur seperti bendungan, embung, dan sistem irigasi yang dapat
membantu mengelola air selama musim kemarau.
3. Pemantauan dan Peringatan Dini: Pemerintah harus memiliki sistem
pemantauan iklim yang efektif dan memberikan peringatan dini kepada
masyarakat ketika ada risiko kekeringan.
4. Penyuluhan dan Pelatihan: Pemerintah harus memberikan pelatihan dan
penyuluhan kepada masyarakat tentang mitigasi dan persiapan untuk
kekeringan.
5. Koordinasi dan Kolaborasi: Pemerintah harus bekerja sama dengan
organisasi non-pemerintah (LSM), badan internasional, dan komunitas lokal
untuk mengkoordinasikan upaya mitigasi dan respons terhadap
kekeringan.
6. Anggaran dan Sumber Daya: Pemerintah harus mengalokasikan anggaran
dan sumber daya yang cukup untuk mendukung program mitigasi
kekeringan.
Partisipasi masyarakat dan pemerintah merupakan hal yang
penting dalam menghadapi bencana kekeringan karena
masyarakat memberikan wawasan lokal yang berharga, sumber
daya tambahan, dan peningkatan kesadaran, sedangkan
pemerintah memberikan koordinasi, sumber daya, dan regulasi
untuk respons yang efektif. Dengan bekerja sama, mereka dapat
menciptakan lingkungan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan
mengurangi dampaknya pada kehidupan sehari-hari.
31
