Page 22 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Juklak Pemeriksaan Kinerja Bab II

Kementerian Kesehatan telah menetapkan target sebanyak 1 (satu) juta anak
usia SD harus mendapatkan vaksin HPV. Berdasarkan hasil pemeriksaan
didapatkan bahwa kegiatan pemberian vaksin HPV hanya dilakukan pada
850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) anak usia SD sehingga Kementerian
Kesehatan tidak mencapai target dalam kegiatan pemberian vaksin HPV.
Pertanyaan pemeriksaan untuk mengukur intermediate outcome: Apakah
pemberian vaksin HPV telah berkontribusi dalam menghasilkan remaja yang
bebas kanker serviks?
Vaksin diberikan pada anak perempuan usia SD (diasumsikan usia 9 – 13
tahun). Intermediate outcome diukur 10 (sepuluh) tahun setelah
pemberian vaksin, saat anak yang divaksin telah mencapai usia remaja. Jika
10 (sepuluh) tahun setelah program dilaksanakan kasus kanker serviks pada
remaja berkurang, maka program vaksinasi tersebut efektif.

23 Pemeriksa dapat memilih untuk memeriksa salah satu aspek (1E), seperti menilai Aspek pemilihan
aspek ekonomi, aspek efisiensi, atau aspek efektivitas saja. Selain itu, Pemeriksa konsep 3E
juga dapat mengombinasikan dua aspek (2E) seperti menilai aspek ekonomi dan
efisiensi, atau aspek efisiensi dan efektivitas; atau kombinasi ketiga aspek (3E).
Perlu diperhatikan dalam pemeriksaan kinerja bahwa pemeriksaan atas aspek
ekonomi maupun aspek efisiensi tidak terlepas dari aspek efektivitas.
24 Isu atau permasalahan pemeriksaan kinerja cukup beragam dan kompleks, Aspek kinerja
sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat aspek kinerja lainnya untuk lain selain 3E
diperiksa seperti equity yang mengacu pada prinsip keadilan, dengan membagi
porsi sumber daya berdasarkan kebutuhan. Contoh program pemerintah yang
mempertimbangkan equity:
a. Program ketenagakerjaan yang memberikan alokasi kesempatan kerja secara
khusus bagi para penyandang disabilitas; dan
b. Program konektivitas nasional untuk mengurangi disparitas harga antara
kawasan barat dan kawasan timur Indonesia.

E. Konsep Utama Pemeriksaan Kinerja

25 Konsep utama pemeriksaan kinerja merupakan persyaratan pelaksanaan Penerapan
pemeriksaan kinerja. Pemeriksa harus mempertimbangkan konsep utama konsep utama
tersebut di seluruh tahapan pemeriksaan kinerja. Pemahaman atas konsep utama pemeriksaan
pemeriksaan kinerja ini merupakan hal penting bagi setiap Pemeriksa agar kinerja di
pelaksanaan pemeriksaan lebih efektif. seluruh tahapan
pemeriksaan
kinerja
26 Pengguna Laporan dan Pihak yang Bertanggung Jawab Pengguna
Pengguna laporan dalam pemeriksaan kinerja antara lain lembaga perwakilan, laporan dan
pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan termasuk publik. pihak yang
bertanggung
Pihak yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan kinerja merupakan pihak
yang diperiksa, menyediakan data dan informasi, bertanggung jawab jawab
menanggapi kesimpulan, dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan
kinerja.

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 11