Page 27 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Juklak Pemeriksaan Kinerja Bab II

b. Pemeriksa harus mempertimbangkan manfaat yang akan diberikan
dalam menentukan tujuan pemeriksaan.
c. Pemeriksa harus melakukan pemahaman awal sebelum melaksanakan
pemeriksaan pendahuluan untuk mendapatkan analisis yang lebih dalam
atas hal pokok.
2. Mitigasi risiko atas kesulitan dalam menentukan kriteria yang tepat, antara
lain:
a. Pemeriksa dapat melibatkan ahli dan pemangku kepentingan yang
kompeten apabila terdapat pertentangan antar kriteria dan/atau tidak
tersedianya kriteria yang tepat.
b. Pemeriksa melakukan diskusi intensif dengan entitas untuk
meningkatkan keberterimaan kriteria yang ditetapkan oleh Pemeriksa.
3. Mitigasi risiko atas kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup dan
tepat, antara lain:
a. Pemeriksa diharapkan dapat mengidentifikasi bukti, sumber bukti, dan
teknik pengumpulan bukti yang tepat dan relevan dengan tujuan
pemeriksaan pada tahap perencanaan.
b. Pemeriksa harus memiliki rancangan prosedur alternatif jika dalam
pelaksanaan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan atau mengakses
bukti yang berkualitas.
c. Pemeriksa melakukan komunikasi yang efektif dengan pimpinan entitas
jika sulit untuk mengakses informasi yang penting bagi pemeriksaan.
4. Mitigasi risiko atas pemberian informasi yang tidak berimbang, antara lain:
a. Pemeriksa diharapkan dapat menelaah informasi dari berbagai sumber.
Pemeriksa harus menerapkan skeptisisme profesional namun juga harus
mampu bersikap reseptif (menerima pendapat entitas yang diperiksa)
agar memberikan dasar dalam menerapkan pertimbangan profesional.
b. Pemeriksa harus melakukan komunikasi secara efektif di semua tahap
proses pemeriksaan agar Pemeriksa memiliki pandangan yang seimbang
atas hal yang sedang diperiksa.
5. Mitigasi risiko atas ketidakmampuan untuk melakukan analisis yang cukup,
antara lain:
a. Pemeriksa secara kolektif memiliki pengetahuan yang cukup atas hal
pokok dan teknik pemeriksaan yang akan dilakukan, sehingga mampu
melakukan analisis yang cukup.
b. Pemeriksa dapat meminta bantuan ahli dan pemangku kepentingan yang
memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan analisis.

c. Pemeriksa harus memastikan bahwa topik pemeriksaan kinerja dapat
diperiksa (auditable) dengan mempertimbangkan ketersediaan
pendekatan, metodologi, kriteria yang relevan, dan informasi atau bukti
pemeriksaan yang dibutuhkan.

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 16