Page 30 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi
P. 30
Juklak Pemeriksaan Kinerja Bab II
55 Pemeriksa yang melakukan supervisi diharapkan memiliki kompetensi dan Peran supervisi
pengetahuan, serta keahlian yang baik dalam metodologi pemeriksaan kinerja,
pemantauan pemeriksaan, manajemen proyek, cara berpikir strategis, serta
penyelesaian masalah.
56 Pertimbangan dan Skeptisisme Profesional Pertimbangan
Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesional dan memiliki dan skeptisisme
skeptisisme profesional. profesional
Pertimbangan profesional adalah penerapan dari pengetahuan kolektif,
keterampilan, etika, dan pengalaman Pemeriksa pada proses pemeriksaan.
Sedangkan skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang
selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti
pemeriksaan atau hal-hal lain selama pemeriksaan.
57 Contoh penerapan pertimbangan profesional pada pemeriksaan kinerja, antara Contoh
lain dalam: pertimbangan
a. menentukan hal pokok yang akan diperiksa; profesional
b. menentukan sejauh mana pemahaman atas hal pokok yang diperiksa dan
permasalahan yang ada;
c. menentukan tujuan, pertanyaan, dan lingkup pemeriksaan;
d. menentukan kriteria pemeriksaan;
e. menentukan sifat, waktu, dan luas prosedur pemeriksaan;
f. menentukan prosedur review dan konsultasi yang diperlukan dalam
pemeriksaan, dan bagaimana masukan akan diakomodasi;
g. menentukan temuan signifikan;
h. mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti pemeriksaan, dan menentukan
hal apa saja yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan pemeriksaan;
i. merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan signifikan pemeriksaan; dan
j. menentukan rekomendasi.
58 Contoh penerapan skeptisisme profesional pada pemeriksaan kinerja, antara lain Contoh
dalam: skeptisisme
a. menilai keandalan sumber dokumen; profesional
b. mengklarifikasi lebih lanjut setiap bukti yang diperoleh dari entitas, tidak
hanya menerima pandangan dan asumsi-asumsi saja; dan
c. menilai kelogisan suatu tanggapan dan pandangan yang diperoleh selama
pemeriksaan.
59 Komunikasi Kewajiban
Pemeriksa harus membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh Pemeriksa
proses pemeriksaan terkait aspek-aspek utama dalam pemeriksaan, baik dengan membangun
entitas yang diperiksa maupun dengan pemangku kepentingan yang relevan. komunikasi
Namun demikian, Pemeriksa juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam yang efisien dan
berkomunikasi kepada pemangku kepentingan agar tidak mengganggu efektif
independensi BPK.
Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 19
