Page 28 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Juklak Pemeriksaan Kinerja Bab II

6. Mitigasi risiko atas perumusan kesimpulan yang tidak benar atau tidak
lengkap, antara lain:
a. Pemeriksa secara individu harus memiliki kompetensi profesional yang
cukup untuk melakukan pemeriksaan dan Tim Pemeriksa secara kolektif
memiliki pengetahuan yang cukup atas hal pokok dan teknik
pemeriksaan yang akan dilakukan.
b. Pemeriksa harus merancang metodologi perumusan kesimpulan yang
tepat dengan mempertimbangkan temuan signifikan yang memengaruhi
pencapaian tujuan pemeriksaan.

c. Ketika entitas yang diperiksa tidak menyetujui kriteria pemeriksaan,
fakta, dan pendapat entitas tersebut harus kembali dianalisis dan
dipertimbangkan. Atas kondisi ini Pemeriksa dapat melibatkan pendapat
ahli.

d. Bukti pemeriksaan harus cukup dan tepat untuk mendukung
pertimbangan Pemeriksa dalam menyusun temuan pemeriksaan dan
kesimpulan pemeriksaan berdasarkan pertanyaan pemeriksaan yang
telah ditetapkan.
e. Pemeriksa berdasarkan pertimbangan profesionalnya harus
mempertimbangkan cara penyajian kesimpulan baik secara explicit
maupun implicit di dalam LHP dengan memperhatikan beberapa aspek
seperti kematangan dari entitas dan sensitivitas hal pokok yang
diperiksa.
f. Entitas yang diperiksa diberikan kesempatan memberikan tanggapan
atas temuan pemeriksaan dan kesimpulan. Jika terdapat ketidaksetujuan
entitas atas temuan atau kesimpulan berdasarkan bukti baru yang
diajukan entitas, maka bukti tersebut harus dianalisis kembali untuk
merevisi temuan atau kesimpulan yang dirumuskan sebelumnya.
g. Supervisi sangat diperlukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas
hasil pemeriksaan. Dengan menerapkan hal tersebut, akan mengurangi
kemungkinan perumusan kesimpulan yang tidak tepat.
7. Mitigasi risiko atas kecurangan dan ketidakpatutan, antara lain:
a. Apabila dalam pemeriksaan, Pemeriksa menemukan adanya risiko
kecurangan maka Pemeriksa harus merancang prosedur pemeriksaan
untuk memperoleh bukti yang memadai atas indikasi awal kecurangan.
b. Apabila indikasi awal kecurangan tersebut relevan dengan tujuan
pemeriksaan maka Pemeriksa menuangkan dalam temuan pemeriksaan.
c. Apabila ditemukan bukti yang kuat terjadi kecurangan dalam area
tersebut maka Pemeriksa harus mengomunikasikan dengan pemberi
tugas agar dapat didalami dengan PDTT.
d. Pemeriksa harus mendokumentasikan seluruh proses terkait dengan
indikasi awal kecurangan.
Pada praktiknya, Pemeriksa dapat mengidentifikasi risiko pemeriksaan kinerja
dan mitigasinya selain yang telah disebutkan pada contoh di atas.

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 17