Page 29 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Juklak Pemeriksaan Kinerja Bab II

47 Pengendalian Mutu Definisi
Pengendalian mutu merupakan suatu prosedur untuk memastikan pemeriksaan pengendalian
telah dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan peraturan mutu
perundang-undangan.

48 Pengendalian mutu dalam pemeriksaan kinerja diarahkan untuk meminimalkan Manfaat
risiko terjadinya kesalahan dan mendorong adanya konsistensi dalam pengendalian
pelaksanaan pemeriksaan sehingga kualitas pemeriksaan akan meningkat. Hal ini mutu
dimaksudkan untuk menghasilkan LHP yang berkualitas, yaitu laporan yang
menjawab tujuan pemeriksaan dan dapat memberikan nilai tambah.

49 Pengendalian mutu dilaksanakan secara berjenjang di dalam Tim Pemeriksaan, Pelaksanaan
sebagaimana diatur dalam PMP. Dalam pelaksanaannya, seluruh prosedur pengendalian
pengendalian mutu yang melibatkan konsultasi/diskusi perlu didokumentasikan. mutu

50 Materialitas Materialitas
Materialitas adalah suatu hal yang dianggap penting dalam konteks yang sedang
dipertimbangkan. Konteks yang sedang dipertimbangkan tersebut berupa
penentuan topik pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, pertanyaan pemeriksaan dan
lingkup, kriteria pemeriksaan, mengevaluasi bukti pemeriksaan, mengelola
risiko pemeriksaan, merumuskan kesimpulan, dan rekomendasi.
Misalnya pada saat penentuan topik pemeriksaan, Pemeriksa
mempertimbangkan materialitas terkait dampak sosial yang dapat diberikan atas
topik yang dipilih.

51 Pertimbangan materialitas tidak hanya dilihat dari aspek keuangan saja (faktor Aspek
kuantitatif), namun juga harus melihat dari aspek kualitatif seperti aspek sosial materialitas
dan politik atas hal pokok yang diperiksa. Hal ini dimaksudkan agar hasil
pemeriksaan memberikan nilai tambah yang maksimal. Penting diingat oleh
Pemeriksa, bahwa dalam mempertimbangkan materialitas sangat bergantung
pada perspektif pengguna laporan dan pihak yang bertanggung jawab.

52 Independensi dan Etika Pemeriksaan Independensi
Pemeriksa harus mematuhi ketentuan atas independensi dan etika. Independensi dan etika
yang dimaksud meliputi independensi dalam pemikiran (independence of mind) pemeriksaan
dan independensi dalam penampilan (independence in appearance). Sedangkan
etika merupakan prinsip moral yang meliputi independensi, integritas, dan
profesionalisme.

53 Kompetensi Kompetensi
Pemeriksa secara individu harus memiliki kompetensi untuk menganalisis, Pemeriksa
menulis, dan berkomunikasi yang baik, serta memiliki karakter yang kreatif,
inovatif, dan reseptif. Pemeriksa juga harus memiliki pengetahuan yang baik atas
kegiatan, program, dan fungsi pemerintah berkaitan dengan hal pokok yang
diperiksa, serta metodologi pemeriksaan kinerja.

54 Supervisi Supervisi
Supervisi merupakan kegiatan yang memberikan arahan pada Tim Pemeriksa.
Hal ini dimaksudkan untuk memastikan tujuan pemeriksaan tercapai, standar
pemeriksaan terpenuhi, dan kualitas hasil pemeriksaan terjaga.

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 18