Page 53 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Juklak Pemeriksaan Kinerja Bab IV

3) Dimana? Dimana lokasi yang akan menjadi cakupan pemeriksaan?
Apakah terdapat pembatasan atas sejumlah lokasi yang akan menjadi
cakupan pemeriksaan? Pertanyaan ini sangat relevan bagi pemeriksan
atas program atau kegiatan yang melibatkan cakupan wilayah yang
luas, sehingga tidak memungkinkan untuk memeriksa keseluruhan
populasi.
4) Kapan? Jangka waktu yang menjadi cakupan pemeriksaan. Apakah
terdapat pembatasan mengenai jangka waktu yang menjadi cakupan
pemeriksaan?
Ilustrasi penerapan penggunaan pertanyaan di atas pada Pemeriksaan
Kinerja atas Tata Kelola Kegiatan Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Berapi
adalah sebagai berikut:

Pertanyaan Jawaban
Apa? Berdasarkan hasil identifikasi masalah, Pemeriksa
kemudian menetapkan 4 (empat) area yang akan menjadi
fokus pemeriksaan, yaitu:
a. Penyusunan dan Penyiapan Rencana Kontijensi;
b. Penyiapan Lokasi Evakuasi;
c. Pelatihan dan Penyuluhan Mekanisme Tanggap
Darurat; dan
d. Pengelolaan Dukungan Logistik (persediaan dan
buffer stock) dan Peralatan.
Dengan mempertimbangkan bencana dan potensi
bencana signifikan yang dihadapi oleh Indonesia, maka
pengelolaan kegiatan kesiapsiagaan bencana akan
difokuskan pada bencana gunung berapi, dengan
dititikberatkan pada gunung berapi yang sering
mengalami erupsi dalam kurun waktu tahun 2014
sampai dengan tahun 2016. Terdapat 3 (tiga) gunung
berapi yang akan menjadi titik fokus pemeriksaan yaitu:
a. Gunung Merapi;
b. Gunung Sinabung; dan
c. Gunung Soputan.
Siapa? Beradasarkan 4 (empat) area yang menjadi fokus
pemeriksaan, Pemeriksa selanjutnya mengidentifikasi
pihak utama yang paling bertanggung jawab dalam
pelaksanaan keempat area tersebut. Sesuai fungsi dan
tanggung jawabnya, terpilihlah Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) khususnya Deputi
Bidang Pencegahan serta Deputi Bidang Logistik dan
Peralatan sebagai entitas utama terperiksa.
Selain entitas utama di atas, pemeriksaan juga akan
dilakukan terhadap 4 (empat) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) yang menanggulangi bencana
erupsi di 3 (tiga) gunung berapi yang menjadi titik berat
pemeriksaan, yaitu BPBD Provinsi Sumatera Utara,
Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 42