Page 55 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi
P. 55
Juklak Pemeriksaan Kinerja Bab IV
Ilustrasi pertimbangan auditabilitas pada Pemeriksaan Kinerja atas Tata
Kelola Kegiatan Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Berapi adalah sebagai
berikut:
Poin Hasil Pemahaman Hal Pokok/Objek Pemeriksaan
Pertimbangan dan Identifikasi Masalah
Ketersediaan Berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan
kriteria pemahaman yang diperoleh oleh Pemeriksa selama
pemeriksaan pendahuluan, Pemeriksa telah
mengidentifikasi sumber-sumber kriteria yang
diperlukan untuk dapat menjawab pertanyaan
pemeriksaan. Sumber kriteria yang digunakan antara
lain:
1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku terkait dengan kesiapsiagaan bencana,
yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana.
d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008
tentang Badan Nasional Penanggulangan
Bencana;
2. Peraturan internal di lingkungan BNPB; dan
3. Praktik manajemen yang lebih baik yang
berterima umum, seperti Petunjuk Operasional
Perlindungan Orang dalam Situasi Bencana
Alam, dan Rencana Kontinjensi: Modul
Pembelajaran.
Dengan demikian, dari sisi kriteria, lingkup
pemeriksaan yang dipilih memiliki auditabilitas yang
memadai.
Ketersediaan Berdasarkan hasil pemetaan Pemeriksa atas jenis dan
data dan sumber informasi, diketahui bahwa seluruh data dan
informasi yang informasi tersedia. Hanya terdapat beberapa data
andal yang validitasnya masih perlu diuji, karena
pemutakhiran data yang tidak dilakukan secara
berkala. Namun demikian, Pemeriksa telah
menyusun prosedur alternatif untuk menguji
pertanyaan pemeriksaan yang terkait dengan bukti
tersebut. Sehingga dari sisi ketersediaan data dan
informasi, pemeriksaan memiliki auditabilitas yang
memadai.
Perolehan data Berdasarkan hasil pemetaan Pemeriksa atas jenis dan
secara efisien sumber informasi, perolehan data tidak melibatkan
teknik yang rumit, sehingga dapat dikatakan bahwa
data dapat diperoleh secara efisien.
Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 44