Page 55 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi
P. 55

Juklak Pemeriksaan Kinerja                                                     Bab IV



                                  Ilustrasi pertimbangan  auditabilitas  pada Pemeriksaan  Kinerja atas  Tata
                                  Kelola  Kegiatan  Kesiapsiagaan  Erupsi  Gunung  Berapi  adalah  sebagai
                                  berikut:

                                       Poin       Hasil Pemahaman Hal Pokok/Objek Pemeriksaan
                                   Pertimbangan              dan Identifikasi Masalah
                                  Ketersediaan    Berdasarkan  hasil  pengumpulan  informasi  dan
                                  kriteria        pemahaman  yang  diperoleh  oleh  Pemeriksa  selama
                                                  pemeriksaan   pendahuluan,   Pemeriksa   telah
                                                  mengidentifikasi   sumber-sumber   kriteria   yang
                                                  diperlukan  untuk  dapat  menjawab  pertanyaan
                                                  pemeriksaan. Sumber kriteria yang digunakan antara
                                                  lain:
                                                  1.  Ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang
                                                     berlaku  terkait  dengan  kesiapsiagaan  bencana,
                                                     yaitu:
                                                     a.  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007
                                                         tentang Penanggulangan Bencana.
                                                     b.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
                                                         tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan
                                                         Bencana.
                                                     c.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
                                                         tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
                                                         Bencana.
                                                     d.  Peraturan  Presiden  Nomor  8  Tahun  2008
                                                         tentang  Badan  Nasional  Penanggulangan
                                                         Bencana;
                                                  2.  Peraturan internal di lingkungan BNPB; dan
                                                  3.  Praktik  manajemen  yang  lebih  baik  yang
                                                     berterima  umum,  seperti  Petunjuk  Operasional
                                                     Perlindungan  Orang  dalam  Situasi  Bencana
                                                     Alam,   dan  Rencana  Kontinjensi:  Modul
                                                     Pembelajaran.
                                                  Dengan  demikian,  dari  sisi  kriteria,  lingkup
                                                  pemeriksaan yang dipilih memiliki auditabilitas yang
                                                  memadai.
                                  Ketersediaan    Berdasarkan hasil pemetaan Pemeriksa atas jenis dan
                                  data       dan  sumber informasi, diketahui bahwa seluruh data dan
                                  informasi  yang  informasi  tersedia.  Hanya  terdapat  beberapa  data
                                  andal           yang  validitasnya  masih  perlu  diuji,  karena
                                                  pemutakhiran  data  yang  tidak  dilakukan  secara
                                                  berkala.   Namun   demikian,   Pemeriksa   telah
                                                  menyusun  prosedur  alternatif  untuk  menguji
                                                  pertanyaan  pemeriksaan  yang  terkait  dengan  bukti
                                                  tersebut.  Sehingga  dari  sisi  ketersediaan  data  dan
                                                  informasi,  pemeriksaan  memiliki  auditabilitas  yang
                                                  memadai.
                                  Perolehan  data  Berdasarkan hasil pemetaan Pemeriksa atas jenis dan
                                  secara efisien   sumber  informasi,  perolehan  data  tidak  melibatkan
                                                  teknik  yang  rumit,  sehingga  dapat dikatakan  bahwa
                                                  data dapat diperoleh secara efisien.

                        Direktorat Litbang                Badan Pemeriksa Keuangan                         44
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60