Page 50 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Juklak Pemeriksaan Kinerja Bab IV

2. dan
pemangku kepentingan lainnya mengenai fokus pemeriksaan.
3. melalui
pelaksanaan pemeriksaan.
4. yang
logis.

5. yang
tepat.
6. yang
tidak diperlukan atau terlalu ambisius.
7. Memudahkan Pemeriksa untuk menyatakan kesimpulan pemeriksaan.
8. Menjadi tolok ukur saat dilakukannya quality assurance atas pemeriksaan
kinerja yang dilakukan.

24 Tujuan pemeriksaan akan menentukan pendekatan pemeriksaan. Tujuan
Berikut adalah contoh tujuan pemeriksaan dengan pendekatan pemeriksaan pemeriksaan
yang dapat digunakan. menentukan
pendekatan
Pendekatan yang
Tujuan Pemeriksaan pemeriksaan
dapat digunakan
1. Menilai efisiensi sistem pengelolaan program Pendekatan Sistem
penyediaan air minum pedesaan.
2. Menilai efektivitas sistem pengelolaan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Kabupaten
“ABC”.
1. Menilai keberhasilan program penyediaan air Pendekatan Hasil
minum perdesaan dalam rangka mencapai target
Sustainable Development Goals.
2. Menilai keberhasilan Kementerian Pertanian
dalam pencapaian swasembada kedelai tahun
2016.
1. Menilai permasalahan dalam pelaksanaan Pendekatan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Masalah
Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) yang dapat
menghambat ketercapaian penanggulangan
kemiskinan.
2. Menilai permasalahan dalam implementasi
program penyediaan air minum perdesaan yang
telah menghambat pencapaian target Sustainable
Development Goals.
25 Dalam merancang tujuan pemeriksaan, terdapat 2 (dua) perspektif yang dapat Perspektif dalam
digunakan Pemeriksa, yaitu perspektif top-down dan bottom-up. Perspektif top formulasi tujuan
down artinya rancangan tujuan pemeriksaan didasarkan pada tuntutan, tujuan, pemeriksaan
dan harapan lembaga perwakilan atau pemerintah atas hal pokok yang akan
diperiksa. Sementara pendekatan bottom up artinya rancangan tujuan
pemeriksaan didasarkan pada kebutuhan publik, misalnya harapan masyarakat
terhadap hal pokok yang diperiksa.

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 39